MUI Bentuk Komite Pembebasan Yerusalem untuk Advokasi Palestina

Oleh: Addi M Idhom - 8 Desember 2017
Dibaca Normal 1 menit
MUI akan membentuk komite khusus untuk membantu pemerintah terlibat dalam penyelesaian krisis Yerusalem.
tirto.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membentuk komite khusus untuk membantu penyelesaian krisis di Yerusalem. Langkah MUI ini menanggapi pernyataan resmi kontroversial dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui kota suci itu sebagai “Ibu Kota Israel”.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI KH. Muhyiddin Junaidi menyatakan badan khusus bernama Komite Pembebasan Al Quds Al Sharif itu akan bekerja untuk memperkuat upaya advokasi terhadap Palestina.

"Kami sepakat mendirikan Komite Pembebasan Al Quds Al Sharif. Komisi akan terdiri dari berbagai utusan ormas yang ada di MUI,” kata dia di Jakarta, pada Jumat (8/12/2017) seperti dikutip Antara.

Menurut Muhyiddin pembentukan Komite itu sekaligus untuk menyokong Indonesia agar bisa terlibat aktif menyelesaikan krisis Yerusalem.

“Tujuannya adalah memberikan masukan kepada MUI sendiri dan pemerintah Indonesia, serta akan berkoordinasi dengan pertemuan lintas organisasi untuk membantu penbebasan Al Quds," kata Muhyiddin.

Dia juga menegaskan, "Persoalan itu sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa Al Quds adalah kiblat umat Islam yang pertama ada dan harus dibebaskan."

Muhyiddin menjelaskan MUI sampai saat ini tetap mendukung keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) soal solusi dua negara dalam mengatasi konflik Palestina-Israel.

"Sebagai NGO dan ormas Islam, kami tunduk dan patuh terhadap apa yang diputuskan PBB, two state solution (solusi 2 negara) adalah yang terbaik," kata dia.

Menurut dia, tanpa penerapan solusi dua negara, Palestina akan semakin terpojok sebab wilayah otoritasnya dengan mudah terus digerogoti oleh Israel. Selama ini, Israel secara bertahap terus mempersempit kawasan otoritas Palestina dengan mendirikan pemukiman ilegal.

Menurut dia, MUI berharap pemerintah Indonesia segera menempuh sejumlah langkah politik guna mendesak AS membatalkan rencana pemindahan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Pemerintah Indonesia seperti Presiden, Menlu, agar melakukan lobi tingkat tinggi. Indonesia diharapkan kepemimpinannya untuk mengatasi persoalan Palestina," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah meminta negara-negara muslim anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar bersatu menyampaikan pesan keras ke AS.

“Pada saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Tunisia, Presiden menyampaikan bahwa negara-negara OKI, negara-negara muslim harus bersatu dan menyampaikan pesan yang keras kepada Amerika,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada hari ini sebagaimana dilansir laman Sekretariat Kabinet.

Menlu Retno juga mengaku telah meminta beberapa menteri luar negeri, terutama dari negara-negara besar, tidak mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. “Respons Menteri Luar Negeri Uni Eropa sampai semalam masih positif,” kata Retno.

Presiden Jokowi sudah menyatakan dirinya akan terbang ke Istanbul, Turki, pada minggu depan, guna menghadiri sidang OKI. Sidang itu akan membahas pernyataan sepihak AS soal Yerusalem.

“Kurang lebih tanggal 13 Desember ini, karena kita sudah menghubungi hampir semua negara OKI,” kata Jokowi, demikian dilansir dari laman Setkab.

Baca juga artikel terkait YERUSALEM atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Politik)

Reporter: Addi M Idhom
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
DarkLight