tirto.id - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggulirkan wacana menghentikan sementara atau moratorium ujian nasional (UN) tahun 2017 demi melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA). Pada Jumat (25/11) pekan lalu, Mendikbud Muhadjir Efendi mengaku Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana itu dan tinggal menunggu instruksi presiden (Inpres).
Meski UN akan dihapus, kata Mendikbud, pemerintah tetap akan mengadakan ujian akhir secara desentralisasi yakni pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi, sedangkan jenjang pendidikan dasar SD dan SMP dan SD diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Rencana pemerintah ini disambut baik para pengusaha percetakan daerah, karena memungkinkan mereka bisa melakukan pencetakan soal ujian di daerah.
Dasril selaku Direktur PT Grafika Jaya Sumbar mengatakan, "Wacana ini positif untuk usaha percetakan di daerah untuk bisa berkembang."
Ia beralasan usaha percetakan di daerah akan berbenah agar bisa bersaing untuk mendapatkan peluang sebagai percetakan yang dipercaya untuk mencetak soal ujian. "Ini akan membuat usaha percetakan makin bergairah di daerah," ujarnya.
PT Grafika Jaya Sumbar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumbar menurutnya siap berkompetisi secara sehat dengan percetakan lain untuk bisa mencetak soal ujian SMA dan SMK.
Secara pengalaman, menurut Dasril, perusahaan tersebut pernah dipercaya untuk mencetak soal Ujian Nasional (UN) 2015 dan bisa melaksanakannya dengan baik.
"Ini menjadi modal kita untuk bersaing dengan percetakan lain, selain kualitas yang juga bisa diadu,' katanya.
Namun hingga kini rencana moratorium UN itu belum pasti. Presiden berencana akan memutuskan rencana itu pada pekan ini setelah mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait.
Sumber: Antara
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
