tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik sebagai penasihat menteri. Tak hanya itu, Edhy Prabowo juga mengangkat sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Dilansir dari Antara, dalam siaran persnya, Edhy menyatakan bahwa pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah.
"Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond [tulang punggung] kami untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kami membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," kata Edhi, Selasa (21/1/2020).
Dengan adanya penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu berharap nantinya kebijakan yang dikeluarkan oleh kementeriannya adalah kebijakan yang didasarkan atas kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian akademis serta berdasarkan budaya Nusantara.
Adapun dari 22 pejabat yang diangkat secara resmi ini, 13 diantaranya menempati kursi penasihat menteri. Keputusan pengangkatan pejabat penasihat itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor 1/Kepmen-KKP/2020 tentang Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan sembilan pejabat lainnya menyandang kedudukan sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan. Pengangkatan para pejabat itu tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 2/Kepmen-KP/2020 tentang Komisi Pemangku Kepentingan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Sebanyak 13 nama yang masuk sebagai Penasihat Menteri antara lain Rokhmin Dahuri (koordinator/penasihat bidang daya saing SDM, inovasi teknologi, dan riset), Hasjim Djalal (anggota/penasihat bidang hukum laut dan diplomasi maritim), dan Hikmahanto Juwana (anggota penasihat bidang hukum internasional).
Kemudian, nama lainnya Lukman Malanuang (anggota/penasihat bidang kebijakan publik), Martani Huseini (anggota/penasihat bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan), Nimmi Zulbainarni (anggota/penasihat bidang sosial ekonomi perikanan), Budi Priyanto (anggota penasihat bidang pembangunan dan pengembangan sumber daya kelautan), Jamaludin Jompa (anggota/penasihat bidang ekologi kelautan), dan Agus Soma (anggota/penasihat bidang kesejahteraan stakeholders kelautan dan perikanan).
Selanjutnya adalah Laode M. Kamaluddin (anggota/penasihat bidang ekonomi maritim), Effendi Gazali (anggota/penasehat bidang komunikasi publik), Bakhtiar Aly (anggota/penasehat bidang komunikasi publik), dan Rina Saadah (anggota/penasehat bidang daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan).
Sementara itu, sembilan nama dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan adalah Muhammad Yusuf (pembina), Ali Mochtar Ngabalin (pembina), Yugi Prayanto (pembina), Effendi Gazali (ketua), Chalid Muhammad (Waketum Bidang Konservasi dan Keberlanjutan), Bayu Priyambodo (Waketum Bidang Riset dan Pengembangan), Agnes Marcellina Tjhin (Waketum Bidang Sinergi Dunia Usaha), Welnaldi (sekretaris), dan Bunga Kejora (wakil sekretaris).
Dari 13 nama yang dipilih jadi penasihat menteri dan sembilan nama dalam Komisi Pemangku Kepentingan, Edhy Prabowo tak memilih mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Padahal, sejak tak lagi menjabat menteri, Susi sangat aktif di media sosial berkomentar mengenai kebijakan kementerian yang dulu ia pimpin selama lima tahun ini. Apalagi, akhir-akhir ini perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu rajin mengomentari masalah yang sedang terjadi di perairan Natuna.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Gilang Ramadhan
