tirto.id - Isak tangis dan ratapan jadi makanan sehari-hari rakyat Myanmar, tak lama setelah militer Tatmadaw mengkudeta pemerintahan sipil yang sudah dinyatakan sah menang pemilu. Selama dua bulan demonstrasi anti-kudeta berlangsung, setidaknya 536 nyawa melayang di tangan militer, melansir temuan organisasi kemanusiaan Assistance Association for Political Prisoners.
Lebih dari 30 korban jiwa tergolong masih anak-anak (usia 5-17 tahun). The Irrawaddy melaporkan, sebagian remaja tewas saat bergabung dalam gerakan protes. Beberapa lainnya tertembak saat bermain di halaman atau berlindung di dalam rumah, seiring tentara dan polisi melepas tembakan secara acak di pemukiman warga.
“Memalukan, pengecut dan brutal” adalah bagaimana aksi-aksi Tatmadaw dipandang oleh para pejabat top PBB, Alice Nderitu dan Michelle Bachelet, dalam pernyataan resmi pada akhir Maret silam (28/03).
Pada hari yang sama, sebanyak 12 petinggi militer dari negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Australia, menandatangani deklarasi untuk mengutuk cara-cara mematikan yang dikerahkan militer Myanmar dan penegak keamanan terhadap warga tak bersenjata.
Para perwakilan militer ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaan mereka. “Militer yang profesional mengikuti standar perilaku internasional [untuk pelayanan sipil] dan bertanggung jawab melindungi—bukannya menyakiti—rakyat, pihak yang seharusnya militer layani,” demikian tertulis pada lembar deklarasi.
“Profesionalisme Baru” Militer Myanmar
Pandangan idealis tentang militer profesional di atas sebenarnya berkembang dari pemaknaan klasik tentang relasi militer-sipil, seperti dipaparkan secara teoritis oleh Samuel Huntington dalam buku The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (1957).
Menurut Huntington, militer yang profesional tidak ikut berkecimpung di pemerintahan dan tidak bermain politik praktis. Keahlian utama dan khusus mereka adalah “manajemen kekerasan di laut, darat dan udara”, namun bukan aksi kekerasan (1957: 12-13). Keahlian tersebut diperlukan untuk menjalankan tugas strategis dalam rangka melindungi rakyat dan negara dari ancaman eksternal. Sementara itu, berbagai keputusan politik terkait pemerintahan diambil oleh otoritas sipil.
Singkatnya, Huntington menilai bahwa profesionalisme militer dapat menjauhkan tentara dari politik. Kerap disebut sebagai “profesionalisme lama”, model ini dapat ditemui pada angkatan militer di sejumlah negara demokrasi modern di Eropa Barat dan Amerika Utara.
Bagaimana dengan peranan Tatmadaw di lanskap politik Myanmar selama ini? Apakah mereka masuk dalam kategori militer profesional?
Alih-alih “profesionalisme lama” versi Huntington, cara kerja Tatmadaw menyerupai model “profesionalisme baru”—istilah yang dipopulerkan oleh Alfred Stepan. Dalam studi tahun 1973, Stepan mengambil contoh angkatan militer di kawasan Amerika Latin, seperti Brazil dan Peru, yang utamanya dihadapkan pada kekacauan politik domestik, sehingga fokus mereka berpusat pada keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional. Maka dari itu, militer Brazil memperluas peran ke ranah sosial, ekonomi dan politik. Singkatnya, dalam balutan profesionalisme militer gaya “baru”, tentara tidak sekadar punya keahlian militeristik, namun juga ambil peran politik. Keterlibatan militer dalam ranah non-pertahanan membuat mereka leluasa menerjemahkan siapa yang dianggap sebagai ancaman.
Dalam konteks Amerika Latin—dan juga Asia Tenggara—pada Perang Dingin 1960an dan 1970an, ancaman itu didefinisikan oleh militer sebagai “komunis”. Di Myanmar, para perwira merumuskan ancaman tak hanya datang dari komunis, tapi juga dari etnis-etnis minoritas yang tidak dianggap sebagai warganegara dan dicap separatis.
Musuh Tatmadaw: Pemberontak dalam Negeri
Pemerintahan Myanmar tidak bisa dipisahkan dari narasi peran sejarah tentara nasional atau Tatmadaw. Tatmadaw berkembang dari Tentara Kemerdekaan Burma, yang didirikan pada 1941 oleh Bapak Bangsa Aung San dengan bantuan Jepang. Kala itu, para pejuang kemerdekaan berpikir pragmatis: militer yang kuat dapat menjamin kemerdekaan dan keutuhan negara baru.
Tatmadaw masih lemah dan tercerai-berai setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948. Melansir Building the Tatmadaw: Myanmar Armed Forces Since 1948 (2009) karya Maung Aung Myoe, faksionalisasi di Tatmadaw kala itu berkaitan dengan isu-isu latar belakang personel, seperti etnis, afiliasi politik atau organisasi asal. Ketegangan terutama ditemui di antara etnis Karen dari Tentara Burma Inggris dan etnis Bamar dari Patriotic Burmese Force (PBF). PBF memandang etnis Karen sebagai pelayan bangsa asing atau pro-Barat, sementara kubu PBF mengaku pro-negara.
Salah satu figur top Tatmadaw, Jenderal Ne Win, menggaungkan pentingnya meninggalkan kompetisi antarkelompok dan mulai menyusun ideologi militer yang jelas. Pada waktu yang sama, eks anggota PBF yang mendominasi Tatmadaw mulai gencar menyingkirkan tokoh-tokoh komunis di tubuh militer, salah satunya adalah Brigjen Kyaw Zaw. Pada 1957, ia dipaksa pensiun dari militer karena dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Burma yang statusnya terlarang sejak 1953.
Masih dilansir dari buku Building the Tatmadaw, doktrin awal yang ditanamkan dalam Tatmadaw sebenarnya berfokus pada pertahanan dari serangan eksternal, khususnya pengaruh komunis Cina. Maka dari itu, berbagai strategi perang konvensional pun dipersiapkan untuk menangani invasi asing di area perbatasan.
Namun, Tatmadaw menyadari bahwa strategi tersebut kurang tepat untuk meredam berbagai pemberontakan yang marak di dalam negeri, di antaranya datang dari Karen National Defence Organisation (KNDO) dan Partai Komunis Burma. Di satu sisi, semakin kuat pandangan di dalam pucuk kepemimpinan Tatmadaw bahwa kekacauan domestik erat kaitannya dengan pengaruh dari luar negeri. Pasalnya, sejumlah aksi pemberontakan disokong pihak asing: para komunis didukung Partai Komunis Cina, sementara KNDO dipersenjatai oleh partai nasionalis Cina KMT. Menjelang akhir dekade 1950-an, Tatmadaw mulai menyadari pentingnya strategi kontra-pemberontakan (counter-insurgency).
Sejak awal 1960-an, Tatmadaw semakin serius mengadakan pelatihan kontra-pemberontakan untuk prajuritnya. Target mereka adalah pemberontak yang bergerilya di desa-desa dan membaur dengan warga biasa, maupun gerilya yang disokong kekuatan asing. Kompleksitas ancaman di dalam negeri ini menjadi dalih bagi Tatmadaw untuk melebarkan sayap ke ranah politik sampai ekonomi. Dikutip dari Building the Tatmadaw, doktrin militer bernama “perang rakyat” mulai dikembangkan, yaitu “perang yang adil untuk mencapai kemenangan” dengan cara memobilisasi rakyat, materi, moral seluruh bangsa melalui tata kelola politik, ekonomi, sosial, militer dan administrasi (2006: 27).
Melansir pidato Jenderal Ne Win pada 1969, Tatmadaw memutuskan dalam konferensi tahun 1964 bahwa prinsip-prinsip dalam doktrin “perang rakyat” cocok untuk diterapkan pada generasi-generasi Myanmar selanjutnya. Menurut Ne Win, tak hanya berfungsi sebagai strategi pertahanan efektif dalam rangka kemerdekaan nasional dan kedaulatan, “perang rakyat” juga penting untuk membangun sistem “ekonomi sosialis”. Doktrin “perang rakyat” mulai dipromosikan secara resmi dalam kongres partai milik Tatmadaw, Burma Socialist Programme Party (BSPP), pada 1971.
Tatmadaw di Pucuk Kepemimpinan
Pada 1958, Perdana Menteri U Nu, kepala pemerintahan sipil Myanmar sejak era kemerdekaan, dipusingkan dengan masalah internal di dalam tubuh Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL), partai penguasa di parlemen. Sementara U Nu fokus membereskan konflik partai, Jenderal Ne Win dari Tatmadaw diminta menjabat sebagai Perdana Menteri untuk Pemerintahan Sementara sampai 1960.
Pemilu dilangsungkan dan dimenangkan kembali oleh U Nu. Namun, pada 1962, Jenderal Ne Win kembali mengambil alih kekuasaan di tengah situasi politik yang kacau balau.
Alasan kudeta berkaitan dengan ketakutan di kalangan Tatmadaw, bahwa Myanmar bakal terpecah-belah. Menurut Robert Taylor, penulis biografi Ne Win, perpecahan dikhawatirkan terjadi karena keputusan U Nu untuk bekerjasama dengan pemimpin etnis Shan and Kayah, serta meresmikan ajaran Buddha sebagai agama negara, yang menimbulkan keresahan di etnis-etnis beragama lainnya. Selain itu, politisi-politisi di dalam Union Party juga dikhawatirkan tidak akan kompak lagi, karena U Nu tidak mencalonkan diri sebagai perdana menteri pada pemilu selanjutnya.
Kekhawatiran akan perpecahan ini ditekankan oleh Jenderal Ne Win dalam pernyataan singkatnya setelah melancarkan aksi kudeta, bahwa militer “mengambil alih tanggung jawab dan tugas untuk menjaga keamanan negara karena kondisi Serikat [negara] yang memburuk.” Singkatnya, sistem parlementer dianggap sudah gagal dan pemerintahan sipil U Nu dipandang tidak becus menangani kekacauan di dalam negeri.
Tatmadaw pun hadir dengan visi mendirikan “negara sosialis” satu partai di bawah Burma Socialist Programme Party (BSPP). Program-program pembangunan mereka dibungkus dalam retorika “Jalan Burma Menuju Sosialisme” (Burmese Way to Socialism) yang mengkombinasikan ajaran Buddha, nasionalisme ekonomi, dan 'sosialisme'. Namun, sebagaimana ditulis Allen Fenichel dan Azfar Khan dalam "Burmese Way to Socialism" (World Development, 1981), yang dimaksud "sosialis" di sini adalah ekonomi terpimpin yang dikendalikan oleh para jenderal, alih-alih sosialisme dalam artian konvensional yang mengacu pada upaya penguasaan kolektif alat produksi oleh kelas pekerja. Walhasil, ia tidak memiliki basis dukungan yang kokoh di masyarakat. Model ekonomi sentralistik inilah yang kelak menjadi patokan Tatmadaw untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan merumuskan kebijakan ekonomi.
Tatmadaw Pasca-1988
Sebagaimana dicatat Allen Fenichel dan Azfar Khan, para jenderal tidak cukup kompeten menjalankan ekonomi terkomando sehingga lambat laun dan diam-diam mereka melakukan desentralisasi. Model ekonomi terpimpin BSPP hanya bertahan sampai 1988. Krisis ekonomi, kesulitan pangan dan kegeraman rakyat terhadap korupsi di tubuh militer, mendorong aksi massa pro-demokrasi besar-besaran yang dikenal sebagai 8888 Uprising.
Alih-alih jatuh ke tangan sipil, negara kembali dikuasai Tatmadaw, tepatnya setelah Jenderal Saw Maung melakukan kudeta militer internal. Partai BSPP dan agenda-agenda ‘sosialis’ resmi ditinggalkan, lalu digantikan dengan badan pemerintahan State Law and Order Restoration Committee (SLORC). Namanya diganti jadi State Peace and Development Council (SPDC) pada 1997.
Persatuan negara menjadi inti dari tiga prinsip dalam agenda SLORC/ SPDC: tidak ada disintegrasi Serikat [negara Myanmar], tidak ada disintegrasi solidaritas nasional, dan pelestarian kedaulatan nasional.
Melansir tulisan Tin Maung Maung berjudul “Burma: The ‘New Prefessionalism’ of the Tatmadaw” (2001), berbekal prinsip-prinsip persatuan tersebut, Tatmadaw terus menjalankan perannya di luar pertahanan. Mereka bergerak dalam proyek-proyek “pembangunan bangsa”, mulai dari pembangunan jalan, komunikasi, infrastruktur, sampai pemberantasan narkoba dan praktik menjalankan badan usaha alias berbisnis.
Sejak 1988 itu pula, militer mulai memandang warga negaranya sendiri sebagai ancaman. Sedikitnya 3.000 nyawa melayang dalam aksi demo, meskipun data pemerintah hanya mengungkap 350 nama.
Setelah SLORC/ SPDC bubar pada 2011, Tatmadaw tidak lagi memimpin Myanmar secara langsung. Namun, mereka tetap dapat jatah kursi di parlemen, sembari mengalihkan dukungannya ke Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Hanya saja, sejak 2016, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, semakin populer di kalangan pemilih suara.
Kudeta militer kembali terjadi pada 1 Februari 2021. USDP dan pihak Tatmadaw menuduh Partai NLD menang dalam pemilu 2020 karena curang. Warga sipil yang berani memprotes kudeta pun disambut dengan peluru.
Sampai sekarang, belum diketahui apakah Tatmadaw bisa terus mempertahankan kohesi atau kekompakan dalam menjalankan pemerintahan dan meredam protes massa. Seperti disampaikan Marco Bünte, ahli Myanmar dari University of Erlangen-Nuremberg, kepada Deutsche Welle, “Keanekaragaman pendapat dipandang sebagai kelemahan. Terdapat esprit de corps yang sangat kuat dan kecenderungan budaya untuk tidak berselisih dengan anggota komunitas (militer) yang berpangkat lebih tinggi atau lebih tua.” Terlepas dari itu, Bünte menegaskan bahwa sifat Tatmadaw yang sangat tertutup menyulitkan pihak dari luar untuk melihat apakah ada pihak di dalamnya yang ingin membalikkan kudeta.
Editor: Windu Jusuf
