tirto.id - Raksasa software komputer Microsoft mengungkapkan rasa pesimistisnya atas upaya-upaya membendung pengaruh para pelaku teror di internet.
Wakil Presiden Microsoft, Stephen Crow menyatakan di depan Dewan Keamanan PBB bahwa ancaman yang muncul dari pola komunikasi dan propaganda para teroris “sungguh menciutkan hati”.
"Seandainya ada penyelesaian yang mengagumkan, industri tentu telah memanfaatkannya," kata Crown dalam debat di Dewan Keamanan mengenai kontra-terorisme, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, (12/05/2016).
“Tapi tak ada satu jawaban pun; tak ada peluru perak yang akan menghentikan teroris menggunakan Internet,” imbuhnya. “Peluru perak” adalah ungkapan di negara-negara Eropa dan Amerika Utara untuk menyebut senjata pamungkas dalam menghadapi penyihir, manusia serigala, atau monster jadi-jadian lainnya.
Crow menegaskan, tantangan terbesar lainnya bagi komunitas internasional adalah tidak adanya definisi universal yang disepakati dalam mengartikan “terorisme” atau “ekstremisme”, baik di level regional maupun internasional.
Ia memaparkan, dengan mengutip statistik yang dihimpunnya, muncul 7.500 tweet dalam jangka waktu hanya 15 menit setelah serangan bom Paris tahun lalu. Di sisi lain, dalam waktu dua pekan setelah serangan, ada satu juta orang yang melihat video serangan dan memuji aksi tersebut.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada Rabu, (11/05/2016), menyerukan adanya "kerangka menyeluruh internasional" untuk mengatasi propaganda oleh pelaku teror dalam menarik orang-orang melakukan serangan.
Di dalam satu pernyataan presiden yang disahkan di Markas Besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengatakan, ada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana pola-pola kelompok itu --seperti IS dan Al-Qaida-- dalam merekrut anggota baru. Pemahaman ini dapat menjadi basis mengembangkan kegiatan kontra-naratif untuk meningkatkan perlawananan aktif terhadap kelompok tersebut.
Dewan Keamanan meminta Komite Kontra-Terorismenya agar membuat usul mengenai kerangka kerja dengan saran panduan dan praktek baik paling lambat sampai 30 April 2017.
Dalam pertemuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson juga meminta pelaksanaan penelitian dan studi lebih lanjut mengenai cara kelompok fanatik menggunakan Internet dan media sosial.
Ia menyampaikan, adanya keperluan untuk mendengarkan masyarakat yang terpengaruh, terlibat di tingkat masyarakat madani, bermitra dengan pemimpin agama, perempuan dan generasi muda guna menanggapi ekstremisme di tingkat lokal. (ANT)
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Putu Agung Nara Indra
