Menteri PPPA Soroti Trauma dan Bantuan Khusus Korban Bencana

tirto.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyatakan penanganan awal terhadap perempuan dan anak terdampak bencana Sumatra difokuskan pada trauma healing serta pemenuhan kebutuhan spesifik. Langkah tersebut dilakukan setelah para penyintas ditempatkan di lokasi-lokasi pengungsian sementara.

Arifah menjelaskan, saat tim kementerian tiba di lokasi pada 1 Desember 2025, para penyintas sudah berada di tenda pengungsian yang menempati sekolah, masjid, dan perkantoran. Menurutnya, kondisi psikologis penyintas, terutama perempuan, masih terguncang.

“Masih banyak ibu-ibu yang kayak tidak percaya bahwa rumahnya sudah tidak ada,” ujar Arifah kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025).

Selain trauma healing oleh tim pendamping PPPA, KemenPPPA juga memprioritaskan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak.

“Seperti susu, pampers, kemudian pakaian dalam, karena rata-rata yang ada di situ itu pakaian yang hanya melekat pada saat mereka menyelamatkan diri,” kata Arifah.

KemenPPPA juga menggalang donasi internal yang disalurkan dalam bentuk dana. Menurutnya, penyaluran dana dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan pengungsi dibandingkan bantuan barang yang kerap tidak tepat guna.

Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian pun terus dilakukan, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberangkatkan kapal bantuan ke tiga provinsi terdampak.

Dalam perkembangan terbaru, Arifah menyampaikan bahwa data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kini lebih terperinci. Selain itu, atas masukan KemenPPPA, saat ini BNPB juga mulai menyediakan tenda pengungsian berbasis keluarga serta toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

“Saat ini datanya sudah lebih komprehensif, data terpilah bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi lansia ada berapa, kemudian ibu hamil ada berapa,” ujarnya.

Memasuki penanganan pascabencana, KemenPPPA memfokuskan perhatian pada penguatan ekonomi, khususnya bagi perempuan kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor. Arifah menyebut upaya tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di daerah terdampak.

Ia juga menegaskan pentingnya penanganan bencana yang responsif gender. Mengacu data BNPB, Arifah mengatakan perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibanding laki-laki.

Risiko tersebut, menurutnya, berkaitan dengan peran perempuan yang memprioritaskan penyelamatan anak dan lansia sehingga lebih lambat menyelamatkan diri. Hal ini akan menjadi bahan bagi KemenPPPA dan BNPB untuk penguatan peran perempuan dalam mengurangi dampak risiko bencana.

“Karena perempuan lebih memprioritaskan menyelamatkan anak [dan] lansia yang ada di rumahnya. Jadi dia lebih lambat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ini yang akan kami lanjutkan dengan BNPB untuk ditangani bersama-sama,” terang Arifah.