Penghapusan Sistem Tender

Menteri Pertanian Siap Dibui Jika KKN dalam Pengadaan Produksi

Amran mengatakan, aturan tender itu dihapus karena dianggap menghambat percepatan produksi.

Terbit 21 May 2018 11:49 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Universitas Airlangga (UNAIR) yang ke-62 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/11). Dalam orasi berjudul Ketahanan Pangan Nasional tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengurai benang kusut di bidang ketahanan pangan yakni melalui birokrasi, sumber daya manusia, dan kegiatan ekspor impor agar Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. ANTARA FOTO/Moch Asim.

tirto.id - Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengaku siap dibui apabila melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan produksi pertanian.

Hal itu disampaikan Amran menyusul adanya penghapusan sistem tender di Kementerian Pertanian terkait pengadaan alat dan bahan pertanian, sehingga pengadaan dilakukan secara penunjukkan langsung.

"Kami sampaikan, kalau takdirku harus dipenjara demi petani, aku rela," ujar Amran di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta pada Senin (21/5/2018).

Maka daripada itu, untuk menghindari penyimpangan, Kementan menggandeng KPK untuk mengontrol pelaksanaannya. "Kami inisiatif, kami undang KPK untuk mengontrol seluruh anggaran pertanian supaya kami tidak dicurigai," ucapnya.

Amran mengatakan, aturan tender itu dihapus karena dianggap menghambat percepatan produksi. "Kami menghadap Presiden [Jokowi] ada regulasi yang harus dicabut, karena tender tiga bulan setelah musim hujan baru tiba," katanya.

Saat ini, kata Amran, sudah ada 241 regulasi yang dihapus Kementan guna meningkatkan produksi pertanian. "Kami cabut 241 Permentan (Peraturan Menteri Pertanian), bahkan ada Perpres (Peraturan Presiden) kami cabut yang menghambat swasembada pangan," ujarnya.

Mentan Perbesar Jatah Anggaran untuk Petani

Selain itu, ia juga memaksimalkan anggaran produksi pertanian dengan memotong anggaran seminar, perbaikan kantor, serta perjalanan dinas dan semacamnya. Pasalnya, anggaran biaya lainnya pada tahun 2014 lebih besar dari alokasi produksi pertanian.

Dengan rincian, 35 untuk produksi petani, sementara 65 persen biaya untuk seminar, perbaikan kantor, serta perjalanan dinas. Sementara di tahun ini, 85 persen anggaran dikucurkan untuk petani dan 15 persen untuk kepentingan lainnya.

"Dulunya 35 persen untuk petani, sekarang 85 persen untuk petani. Boleh dicek di Kementan, bahwa ini kami sudah lakukan di anggaran. Dahulukan petani," terangnya.

Selain mengurangi anggaran, pejabat Kementan yang tidak dapat memenuhi target produksi juga akan dicopot dari jabatannya.

"Yang menarik, di Kementerian Pertanian yang kami ganti dan copot 1.295 sampai hari ini. Mungkin minggu depan akan kami copot lagi 10. Kalau mereka tidak capai target, mereka yang jadi target. Tinggalkan jabatannya secara otomatis," ungkap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.