tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang jatuh pada 15 Februari 2017. Pilkada serentak ini akan diikuti 101 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengharapkan Pilkada 2017 yang akan berlangsung di seluruh Indonesia itu dapat berjalan dengan aman dan tertib.
"Tentu, pemerintah berharap pilkada ini dapat berjalan dengan baik, aman, tertib, dan sukses. Aman, tidak ada gangguan dari manapun. Tertib karena semua mematuhi aturan yang berlaku. Sukses karena kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul kompeten," tutur Wiranto saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Senin (3/10/2016) malam.
Wiranto berharap, seluruh daerah yang akan mengadakan pilkada nantinya tidak mengalami gangguan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
Menurutnya, demokrasi akan dapat berjalan lancar apabila suatu bangsa bisa masuk ke zona keamanan ekonomi untuk demokrasi.
Menko Polhukam menuturkan, ukuran yang menunjukkan zona keamanan ekonomi untuk demokrasi adalah pendapatan per kapita manusia sebuah negara yang melaksanakan demokrasi adalah 6.600 dolar AS per tahun.
Dengan pendapatan per kapita yang demikian, maka demokrasi dapat berjalan dengan baik karena warganya memahami arti demokrasi dan hak politiknya sehingga tidak tergiur dengan politik uang yang mendorong praktik kecurangan dalam pilkada.
Mengingat saat ini pendapatan per kapita warga Indonesia sekitar 3.000 dolar AS, Wiranto menuturkan, dibutuhkan perjuangan yang berat untuk mengamankan suatu pilkada yang sehat.
"Ini tantangan bagi kita semua," ujarnya.
Meski demikian, dia menyakini bahwa perekonomian Indonesia akan semakin meningkat dan masyarakat semakin memahami hak politiknya untuk menjalankan demokrasi yang baik.
Dia juga mengapresiasi Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional karena melalui perhelatan itu diharapkan ada pendewasaan politik.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengatakan mukernas membahas sejumlah hal penting antara lain rancangan undang-undang pemilihan umum, garis besar haluan negara, amandemen undang-undang dasar dan rekomendasi politik.
"Kalau bimbingan teknis melengkapi anggota DPRD kita dengan pengetahuan, dengan 'skill' (keterampilan), pemahaman tentang kebijakan nasional," tutur Wiranto.
Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional itu diadakan pada 3-5 Oktober 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
