tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,02 persen di tahun 2016 sedikit di bawah ekspektasi yang diinginkan pemerintah.
"Sedikit di bawah. Memang bagaimana pun, kalau dilihat faktor apa yang mendorong ke arah itu, memang penerimaan kita waktu itu tidak terlalu baik sehingga dilakukan pemotongan anggaran," kata Darmin di kantor Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW), Jakarta, Senin (6/2/2017).
Diberitakan Antara, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada 2016 mencapai 5,02 persen, setelah pada triwulan IV-2016 tumbuh sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan selama satu tahun penuh 5,02 persen itu lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen.
Terkait dengan itu, Darmin mengatakan bahwa pertumbuhan pada 2016 masih mampu mencapai angka sedikit di atas 5 persen karena takaran penurunan konsumsi yang masih tergolong baik.
"Takaran dari penurunnya itu boleh dikatakan masih OK, sehingga pertumbuhan kita masih di atas lima sedikit," ucap dia.
Selain itu, Darmin juga menjelaskan terkait dengan pertumbuhan ekonomi 2017, pemerintah masih akan disibukkan untuk menjaga inflasi.
BPS mencatat laju inflasi pada Januari 2017 mencapai 0,97 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga diatur pemerintah atau administered prices.
Sebelumnya dilaporkan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 akan sedikit menurun apabila dibandingkan pada triwulan IV-2016 yang mencapai 4,94 persen.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena faktor inflasi dari komponen harga ditentukan pemerintah (administered prices) yang menekan kemampuan konsumsi masyarakat.
"Komponen administered prices tekan konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 diprediksi 4,9 persen," ujar Hartati.
Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga secara serentak, menurutnya justru akan menekan laju konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Seharusnya kenaikan harga untuk administered prices tidak dilakukan serentak. Akhirnya, saat ini kenaikan harga merembet ke barang-barang lain," kata Hartati.
Ia menjelaskan, pada Januari 2017 saja pemerintah telah menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor, tarif tenaga listrik dan bahan bakar minyak. Seharusnya, kata dia, hal tersebut tidak dilakukan pemerintah.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungn, lanjutnya, pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan yang memicu kenaikan harga barang.
"Tanpa pengendalian pangan dan kenaikan serentak di administered price, maka dipastikan akan menekan konsumsi rumah tangga," ujar Hartati.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
