tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mencatat angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga paruh pertama 2024 telah mencapai Rp77,3 triliun atau 14,8 persen dari target yang sebesar Rp522,8 triliun. Sementara itu, angka defisit semester I 2024 hanya sebesar 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Posisi Semester I, keseimbangan primer masih surplus Rp162,7 triliun. Surplus ini dibandingkan semester I tahun lalu keseimbangan primer sebesar Rp368,2 (triliun) mengalami penurunan sebesar 55,8 persen dan total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp77,3 triliun. Ini artinya, tahun lalu masih surplus Rp152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah defisit Rp77,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Perempuan yang karib disapa Ani ini mengatakan, defisit semester I 2024 berasal dari peningkatan belanja, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD). Kementerian Keuangan mencatat, belanja negara sampai Semester I 2024 meningkat 11,3 persen menjadi Rp1.398 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp1.255,7 triliun.
“Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional,” kata mantan Direktur World Bank itu.
Apabila mengacu berbasis komponen, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam enam bulan pertama 2024 mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sri Mulyani mencatat, angka belanja yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tembus Rp762,1 triliun atau 76,4 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Ia mencontohkan, rincian belanja jaring pengamanan sosial mendekati angka Rp350 triliun. Belanja tersebut antara lain belanja Program Keluarga Harapan (PKH) Rp14,2 triliun, Kartu Sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN) Rp2,6 triliun.
Kemudian, Sri Mulyani juga mencatat jaring pengaman sosial seperti subsidi dan kompensasi menghabiskan anggaran Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.
“Realisasi Semester I, kita telah membelanjakan Rp1.398,0 triliun. Ini artinya 42 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun sudah kita belanjakan. Dibandingkan tahun lalu, ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3 persen. Tahun lalu semester I kita belanja Rp1.255,7 triliun atau hanya 40,3 persen,” jelas perempuan yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu.
Sementara itu, Sri Mulyani juga mencatat realisasi transfer belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp400,1 triliun dari anggaran Rp857,6 triliun. Perempuan kelahiran tahun 1962 ini bilang, kenaikan transfer ke daerah yang mencapai 9,9 persen ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp364,1 triliun atau 44,7 persen.
“Dengan adanya kenaikan belanja, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan keseluruhan belanja negara yang tumbuh 11,5 (persen), maka posisi semester I (2024), keseimbangan primer masih positif surplus Rp162,7 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
