Menghapus Cap Negara Penghasil Generasi Kerdil

Oleh: Aditya Widya Putri - 24 Maret 2017
Dibaca Normal 2 menit
Indonesia menjadi negara terbesar kelima di dunia dengan tingkat populasi anak-anak yang gagal tumbuh atau mengalami kekerdilan alias stunting. Bisakah Indonesia menghapus cap yang sudah disandang?
tirto.id - Suka tidak suka, masalah kekerdilan pada balita di Indonesia masih jadi momok yang harus dihadapi. Tingkat kekerdilan atau stunting di Indonesia sudah dicap salah satu yang terbesar di dunia.

Data balita stunting berdasar dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) 2010 tercatat 35,6%. Angka ini kemudian naik di 2013 menjadi 37,2%. Artinya satu dari setiap tiga anak di Indonesia mengalami stunting, atau setara dengan 9,5 juta anak balita di Indonesia mengalaminya. Dengan demikian selama bertahun-tahun Indonesia menyandang negara yang populasi balita terbanyak kelima di dunia yang kondisinya stunting.

“Perbandingannya setiap satu dari tiga anak kita mengalami stunting,” ujar Sri Sukotjo, UNICEF Indonesia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Namun, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kemenkes pada 2014 menunjukkan angka stunting balita menurun drastis sebesar 28,9%, lalu menjadi 29% pada 2015 dan di 2016 hanya menjadi 27,5%. Penurunan yang drastis ini menimbulkan keraguan, karena kemungkinan angka berbeda yang dipublikasikan oleh Kemenkes tersebut karena perbedaan metodologi risetnya.

“Belum ada negara yang dapat menurunkan stunting hingga 8% per tahun. Rata-rata hanya 2% per tahun,” jelas Prof. Dr. Ir. Hardinsyah,MS, dari departemen gizi masyarakat IPB.

Di atas kertas secara nasional memang menurun, tapi bila melihat beberapa provinsi, angka stunting masih mengkhawatirkan. Jika mengacu pada data Riskesda terbaru di 2013, maka daerah penderita stunting balita paling banyak adalah NTT dengan prevalensi 28,7%, artinya dari 100 anak balita maka ada 28 balita yang mengalami stunting.

Disusul kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Babel, dan Sulut. Sedangkan Bali menjadi daerah dengan prevalensi stunting terendah, yakni 9,6%. Studi ini didasarkan pada pengambilan sampel 45% balita yang memiliki catatan pertumbuhan, dengan panjang badan kurang dari 48 cm.

Sakri Sabi'atmaja, Kasubdit Advokasi & Kemitraan Promkes Kemenkes, tak memungkiri telah terjadi darurat stunting di Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara bila mengacu data 2013, seperti Myanmar yang hanya 35%, Vietnam 23%, dan Thailand 16%. Persoalan ini tentu jadi ancaman serius bagi Indonesia, karena akan mengurangi daya saing sumber daya manusia. Ini karena efek dari stunting sangat negatif bagi seorang yang mengalaminya.

Dampak Stunting



Darurat stunting dapat menjadi beban negara jika berlanjut terus-terusan, apalagi Indonesia akan melewati fase bonus demografi pada 2035. Sebab, selain pendek, para balita stunting juga memiliki masalah kesehatan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Salah satu yang paling gawat adalah tidak berkembangnya neuron otak secara sempurna.

“Anak dengan stunted otaknya memiliki banyak blank spot. Ini bisa mengakibatkan kurangnya daya saing anak di masa depan,” papar Sri Sukotjo.

WHO membagi dampak yang diakibatkan stunting menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari di bidang kesehatan dapat menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas. Dalam perkembangan anak berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa. Otomatis menjadi dampak lain di bidang ekonomi berupa peningkatan pengeluaran untuk biaya kesehatan.

Stunting juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang di bidang kesehatan berupa perawakan yang pendek, peningkatan risiko obesitas dan komorbidn, penurunan kesehatan reproduksi. Dalam tumbuh kembang anak dan terjadi penurunan prestasi dan kapasitas belajar, dan penurunan kemampuan dan kapasitas kerja.

Infografik Darurat Stunting


Menurut penelitian Jhon Hoddinott, Universitas Pennsylvania, stunting pada usia 2 tahun memberikan dampak buruk berupa nilai sekolah yang lebih rendah, berhenti sekolah, akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek, dan berkurangnya kekuatan genggaman tangan sebesar 22%. Stunting pada usia 2 tahun juga memberikan dampak saat dewasa berupa pendapatan per kapita yang rendah dan juga meningkatnya probabilitas menjadi miskin. Hoddinott menyimpulkan pertumbuhan yang terhambat di kehidupan awal dapat memberikan dampak buruk terhadap kehidupan, sosial, dan ekonomi seseorang di masa mendatang.

Bagi penderita stunting, yang lebih menyedihkan adalah perempuan. Sebab lebih besar kemungkinan bagi mereka melahirkan anak yang juga stunting. Penelitian di Mesir oleh Zottarelli pada anak di bawah 5 tahun menunjukkan mereka yang lahir dari ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm lebih berisiko stunting. Stunting yang terjadi bisa berantai atau menurun tentu jadi masalah serius, sehingga butuh langkah penanggulangan sejak dini.

Upaya Hapus Stunting



Indonesia sebagai negara yang menghadapi persoalan stunting tentu tak boleh tinggal diam, Kemenkes membuat program untuk mengembalikan pola hidup masyarakat secara sehat, baik pola makan maupun lingkungan yang berfokus pada pencegahan. Intervensi gizi saja belum cukup untuk mengatasi masalah stunting, sanitasi dan kebersihan lingkungan turut berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena anak usia di bawah dua tahun rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit.

Infeksi bakteri kronis yang disebabkan praktik sanitasi dan kebersihan kurang baik membuat gizi sulit diserap oleh tubuh. Semakin sering seorang anak menderita diare, maka semakin besar pula ancaman stuntingnya. Potensi stunting juga berkurang ketika ada intervensi fokus pada perubahan perilaku sanitasi dan kebersihan. Intervensi sanitasi dan kebersihan dengan jangkauan 99% dilaporkan berdampak pada berkurangnya diare sebesar 30%, yang kemudian menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,4%.

“Tanpa didukung air bersih dan sanitasi baik, tidak akan berhasil. Karena terbukti kampung cuci tangan menekan angka stunting,” kata Sakri Sabi'atmaja, Kasubdit Advokasi & Kemitraan Promkes Kemenkes.

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2015-2019 menargetkan penurunan angka stunting menjadi 28% dari Riskesda 2013 sebesar 37,2%.

Pemerintah memulainya dengan fokus kepada 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak. Seribu hari pertama kehidupan anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, lewat dari 1000 hari anak, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit ditangani.

Siapapun tak menghendaki mengalami kekerdilan atau mempunyai anak yang stunting. Itu semua bisa dicegah saat dari seorang anak di kandungan, dan ini bukan hanya soal kesadaran para orang tua, tapi ada kewajiban kehadiran negara. Bila tak mau terus-terusan dicap sebagai bangsa penghasil generasi kerdil di dunia.

Baca juga artikel terkait ANAK-ANAK atau tulisan menarik lainnya Aditya Widya Putri
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Aditya Widya Putri
Penulis: Aditya Widya Putri
Editor: Suhendra