tirto.id - Nasib Piala Dunia Usia 20 (U-20) di Indonesia di ujung tanduk. Piala dunia terancam batal diselenggarakan di Indonesia setelah maraknya penolakan tim nasional (timnas) negara Israel ikut serta dalam pertandingan tersebut.
Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membatalkan drawing Piala Dunia U-20 di Bali pada 31 Maret mendatang. Hal tersebut lantaran Gubernur Bali, I Wayan Koster menolak negara Israel ikut bertanding di ajang sepak bola internasional tersebut.
Selain I Wayan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga menolak keikutsertaan timnas Israel bertanding pada Piala Dunia U-20. Keduanya merupakan kepala daerah dan kader PDI Perjuangan.
Tak hanya itu, bahkan tersiar kabar jika Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia dibatalkan. Lalu FIFA menunjuk Peru sebagai tuan rumah pengganti. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat sepak bola, Yesayas Oktavianus pada Senin (27/3/2023).
Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Ring 1 Istana. Ia juga telah memverifikasi informasi itu kepada yang bersangkutan.
Namun, pemerintah melalui Plt Menpora Muhadjir Effendy membantah kabar tersebut. “Itu masih berita. Yang bikin, kan, sampean beritanya," kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).
Muhadjir menegaskan, pemerintah masih menunggu perkembangan dari PSSI tentang kelanjutan FIFA World Cup U-20. Ia membantah kabar bahwa ada anggota Wantimpres yang menyebut Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia.
“Belum, belum. Kita lihat nanti perkembangan. Yang jelas insyaallah FIFA sangat paham dengan Indonesia dan tidak akan ada itu, mudah-mudahan ya tidak akan ada sanksi-sanksi yang dibayangkan yang serem-serem itu, ya mudah-mudahan," kata Muhadjir.
Dampak ke Indonesia Bila Batal
Pengamat sepak bola, Eko Noer Kristiyanto mengatakan, Indonesia terancam sejumlah dampak jika batal menyelenggarakan Piala Dunia U-20 pada Mei 2023. Pertama, Indonesia akan dibekukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Kedua, Indonesia bisa dikecam oleh negara-negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA.
Ketiga, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Keempat, Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga.
Kelima, Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Keenam, federasi olahraga dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk olimpiade.
“Jadi kemungkinan di-banned ada dan persepsi dunia internasional terhadap Indonesia jadi berkurang," kata Eko kepada Tirto, Selasa (28/3/2023).
Ketujuh, kata Eko, Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampuradukkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, klub dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepak bola Indonesia terhenti.
Kesembilan, Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepak bola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
“Hal yang paling fatal kepercayaan olahraga internal akan runtuh," kata Eko.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?
Karena itu, kata Eko, Presiden Jokowi harus turun tangan langsung untuk mengurus permasalahan Piala Dunia U-20. Jokowi harus bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino untuk melobi agar Piala Dunia U-20 bisa tetap berjalan di tengah isu pindah ke Peru.
Meski Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) cum Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir tengah menemui Presiden FIFA di Kantor FIFA di Zurich, Swiss.
Jokowi juga harus mematuhi Maklumat Pemerintah yang diserahkan kepada Presiden FIFA, di mana Piala Dunia U-20 dilaksanakan secara humanis, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, terlepas dari kewarganegaraan, ras, maupun kepercayaan seseorang.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia.
“Jadi harus Jokowi ketemu Presiden FIFA memberikan jaminan dan kesanggupan mengamankan Israel. Kan sudah ada komitmennya Jokowi," ujarnya.
Selain itu, Presiden Jokowi beserta jajarannya juga harus bisa menangani dengan baik apabila terjadi gelombang penolakan atau demonstrasi dari sejumlah pihak terhadap negara Israel.
Jokowi juga harus bisa melakukan komunikasi dengan PDIP yang menolak kehadiran Israel, meski ia merupakan bagian dari partai berlambang banteng itu. Termasuk partai-partai lainnya yang menolak keikutsertaan Timnas Israel.
“Gibran saja [Wali Kota Solo cum Politikus PDI-P] mendukung dan siap fasilitasi, jadi Jokowi harus bisa komunikasikan," tuturnya.
Selanjutnya, kata Eko, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengimbau kepada kepala daerah supaya mendukung perhelatan Piala Dunia U-20 meski Timnas Israel ikut bertanding.
“Kemendagri harus bertindak, jadi pemda harus satu suara,” kata dia.
Sikap senada diungkapkan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PN-SSI), Richard Achmad Supriyanto. Ia meminta Jokowi agar segera memanggil pihak terkait untuk membahas hal tersebut.
Menurutnya, Jokowi harus segera memanggil tokoh masyarakat dan agama untuk menetralisir isu ini. Kemudian Jokowi juga harus segera berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti DPR, MPR, Kemenpora, dan sebagainya agar mencari solusi.
Jokowi juga mesti bertemu tokoh olahraga dan stakeholder atau para pemangku kepentingan agar mencari solusi lagi. “Artinya ini memang ada tahun politik. Tapi harus digeser dulu karena tinggal dua bulan lagi," kata Richard kepada Tirto, Senin (27/3/2023).
Richard menambahkan, penundaan acara ini juga menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk segera mencari solusinya.
“Erick Thohir harus komunikasi juga dengan pihak terkait dan FIFA agar mencari solusi. Jangan sampai piala dunia ini terhambat,” ucapnya.
Menurut Richard, dengan ditundanya drawing Piala Dunia U-20 menjadi preseden buruk bagi pemerintah, khususnya Gubernur Bali, I Wayan Koster.
“Ini preseden buruk. Harusnya komitmen awal yang disepakati harusnya jadi acuan, kenapa tiba-tiba pak gubernur, politisi, partai, dan penguasa pada menolak Israel dan enggak dari awal?” kata Richard mempertanyakan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf meminta pemerintah tetap melanjutkan pagelaran Piala Dunia U-20. Salah satu caranya adalah dengan memindahkan lokasi pertandingan ke daerah yang siap menerima pemain Timnas Israel.
Ia mengkritik sejumlah kepala daerah yang menolak Piala Dunia U-20. Sebab, menurutnya, tidak memiliki perhitungan yang matang, dan merugikan Indonesia baik secara pemerintahan maupun nama baik bangsa.
Menurutnya, apabila Indonesia telah siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, seharusnya siapapun tamu yang diundang oleh FIFA tak boleh dipermasalahkan. Dia menganggap pemerintah tidak mengkalkulasikan hal ini di awal mengajukan diri menjadi tuan rumah.
“Karena hajat ini hajat FIFA, dan kita ikut bidding sebagai tuan rumah dengan segala konsekuensinya. Sehingga siapapun yang diundang FIFA harus kita hormati,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya pada Selasa (28/3/2023).
Jokowi Beri Sinyal Bolehkah Israel
Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait polemik ini. Mantan gubernur DKI Jakarta itu memberi sinyal keikutsertaan tim nasional Israel dalam FIFA World Cup U-20. Sebab, keterlibatan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 tidak berhubungan dengan sikap Indonesia dalam masalah Palestina.
“Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam keterangan, Selasa (28/3/2023).
Kendati demikian, Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia tetap berprinsip teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pemerintah selalu mendorong penyelesaian two states solution antara Israel dan Palestina sebagaimana konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
Ia pun mengatakan, Indonesia sepakat dengan pandangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun bahwa FIFA memiliki regulasi yang harus diikuti para anggota. Oleh karena itu, Jokowi minta semua pihak untuk tidak mencampuradukkan agenda politik dengan olahraga.
Jokowi mengakui bahwa FIFA telah mendengar aksi penolakan keikutsertaan tim Israel. Ia mengingatkan Indonesia menjadi tuan rumah pada 2019, sementara keikutsertaan timnas Israel baru diketahui pada Juli 2022.
Kini, dalam menyelesaikan masalah penyelenggaraan FIFA World Cup U-20 dan keterlibatan Israel, Jokowi mengutus Ketua Umum PSSI Erick Tohir untuk berkomunikasi dengan pihak FIFA.
“Untuk itu saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Plt Menpora Muhadjir Effendy mengaku, pemerintah masih berharap agar FIFA melunak sehingga bersedia menggelar Piala Dunia U-20 di Indonesia meski ada penolakan terkait keikutsertaan timnas Israel.
Muhadjir menegaskan, Timnas Israel hadir tidak berarti melanggar konstitusi. Ia beralasan, Israel juga kadang hadir dalam pertemuan internasional. Ia juga tidak mau bicara lebih lanjut soal pembatalan acara drawing World Cup U-20 yang diputuskan FIFA.
Sedangkan Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan, penolakan bermainnya Timnas Israel di wilayahnya dalam pagelaran olahraga Piala Dunia U-20 bukan inisiatif pribadinya. Dia menegaskan bahwa keputusan itu adalah keputusan pemerintah.
“Ini bukan sikap saya. Ini adalah sikap pemerintah," kata I Wayan Koster usai menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada Senin (27/3/2023).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
