tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya mahasiswa untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045 serta meraih bonus demografi.
Menaker Ida Fauziah mengatakan, kolaborasi tersebut dapat dilakukan, misalnya, melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi negara, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi.
"Kita perlu kolaborasi dan sinergi untuk mendapatkan bonus demografi," ucap Menaker saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Pasar Kerja yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/2/2024) di Jakarta.
Bonus demografi mencapai puncaknya pada tahun 2030 hingga 2035. Nantinya setelah masa tersebut, Indonesia mendapatkan tantangan menjadi negara dengan penduduk usia lanjut (aging population) lebih banyak.
Menurut Menaker, pengelolaan bonus demografi dengan baik akan memperbesar berpeluang mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
"Ini peluang sekaligus tantangan. Kita ingin bonus demografi ini benar-benar berbuah bonus bagi pembangunan negara kita. Kita tidak ingin bonus demografi menjadi mudarat. Kita ingin bonus demografi mengantarkan Indonesia nanti 1 abad menjadi negara maju," ucapnya.
Agar Indonesia menjadi negara maju, lanjut Menaker, harus dipersiapkan banyak hal, seperti pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, tingkat kemiskinan penduduk mendekati 0%, kemudian pengangguran bersifat alamiah.
"Kalau ini bisa kita persiapkan dari sekarang, maka Insyallah bonus demografi ini menjadi jembatan kita untuk memperoleh Indonesia maju pada tahun 2045," ucapnya.
Bonus demografi adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
Pada kesempatan sebelumnya, Menaker Ida Fauziah pernah menungkapkan bahwa bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Menaker menyatakan bahwa penduduk usia produktif di Indonesia melimpah. Hal ini perlu dimanfaatkan dengan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Pendidikan dan pelatihan vokasi harus bisa menjawab kebutuhan pasar kerja yang sangat dinamis banyak jenis pekerjaan baru yang muncul dan membutuhkan kompetensi,” kata Menaker di sela acara Rembuk Nasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kantor Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10/2023).
Upaya revitalisasi tersebut sudah dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Menaker berharap pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menghasilkan talenta yang siap di bursa ketenagakerjaan.
* Artikel ini merupakan kerjasama Kemnaker RI dengan Tirto.id.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
