tirto.id - Baca Bagian I: Giorgia Meloni, Kandidat Perdana Menteri Paling Sayap Kanan Italia
Giorgia Meloni memaknai Konservatisme sebagai upaya untuk "membela identitas". Identitas tersebut merujuk pada unsur-unsur yang dianggapnya inheren dalam diri manusia sejak lahir, sebagaimana Meloni sampaikan dalam pidatonya yang berapi-api di Roma pada 2019,
“Saya Giorgia. Saya perempuan. Saya ibu. Saya orang Italia. Tidak ada yang bisa merenggut itu semua dari saya!”
Petikan kalimat di atas—kelak diolah jadi lagu yang temponya asyik untuk dipakai berjoget—merupakan respons Meloni terhadap praktik melabeli diri di kalangan muda dan progresif dengan berbagai istilah gender, LGBT, warga negara X, “orangtua no. 1” atau “orangtua no. 2” (alih-alih ayah atau ibu).
Di mata Meloni, sungguh absurd ketika seseorang—terlepas dari jenis kelaminnya saat dilahirkan—bisa bebas mengidentifikasi diri mereka di luar nilai-nilai yang sudah jadi konvensi. Ideologi gender seperti itu, menurut Meloni, sudah menggerus peran perempuan sebagai ibu.
“Identitas perempuanlah yang diserang karena kekuatan simbolis luar biasa pada ibu sedang dihancurkan [oleh ideologi atau politik gender],” katanya.
Maka dari itulah Meloni menolak untuk memperkenalkan ideologi gender pada anak-anak di sekolah, serta menentang praktik adopsi oleh pasangan homoseksual. Beberapa waktu lalu, perwakilan partainya menyerukan larangan pemutaran satu episode acara kartun anak-anak asal Inggris, Peppa Pig, yang menampilkan karakter orangtua lesbian. Sikap anti-LGBT juga dicerminkan FdI yang tahun lalu menggagalkan lolosnya RUU untuk menghukum perilaku diskriminatif dan kekerasan terhadap komunitas LGBT.
Semangat menggebu-gebu Meloni untuk membela unit keluarga tradisional tidak bisa dipisahkan dari kekhawatirannya tentang krisis demografi yang menghantui Italia selama sekian dekade. Sampai sekarang, Italia mencatat 1,2 jumlah kelahiran per satu perempuan—termasuk salah satu paling rendah di dunia.
Tidak mengherankan urutan pertama dari 15 poin manifesto FdI adalah janji untuk menyokong keluarga dan angka kelahiran. Caranya dengan menyediakan jaring pengaman sosial kuat, seperti tunjangan anak lebih tinggi, pengurangan pajak pada popok bayi, botol susu sampai susu formula, layanan penitipan anak gratis, sampai pemberian insentif bagi pelaku bisnis agar mau mempekerjakan kaum ibu baru.
Poin selanjutnya sekilas mengingatkan pada slogan kampanye nasionalis “America First” dari Donald Trump tahun 2016, yakni: “prima l'Italia e prima gli italiani” (negara Italia yang pertama dan orang Italia yang pertama).
Mengiringi setelah itu adalah pandangan anti-imigran, tentu dengan bahasa halus: melawan “imigrasi tidak teratur”. Beberapa minggu lalu, Meloni sendiri bahkan mengajukan proposal untuk melakukan “blokade laut” di Laut Mediterania dalam rangka mencegah kedatangan imigran ke Italia.
Dokumen manifesto juga berisi penolakan untuk memberi kewarganegaraan Italia pada anak-anak imigran (kewarganegaraan berdasarkan asas ius soli atau negara tempat kelahiran). Tercantum juga poin tentang “perlindungan identitas nasional dari proses Islamisasi”.
Pemerintahan “paling kanan” pasca-PD II Program-program FdI pada intinya menitikberatkan kedaulatan nasional, tradisi nasional dan identitas orang Italia—atau, seperti Meloni serukan dalam aksi massa tahun 2019 silam: “membela Tuhan, tanah air, dan keluarga (difenderemo Dio, patria e famiglia)”.
Mengapa FdI merasa perlu mengusung agenda-agenda nasionalis demikian?
Dilansir dari satu bab pembahasan tentang FdI oleh Joanna Sondel-Cedarmas dalam buku The Right-Wing Critique of Europe (2022), mereka menganggap Italia selama ini belum optimal, atau terlambat, dalam mengembangkan rasa cinta tanah air berikut elemen-elemennya seperti mitos dan simbol nasional, termasuk menyuarakan kepentingan nasional yang jelas.
Sondel-Cedarmas mengkaitkan pengamatan FdI di atas dengan penuturan sejarawan Ernesto Galli della Loggia tentang “kematian tanah air” seiring krisis politik berlangsung pada 1943 (Mussolini jatuh dan Italia pecah jadi dua kubu: fasis versus gerakan perlawanan Resistance). Akibatnya, sepanjang sejarah Italia sebagai republik sejak 1946, tidak ada entitas politik yang terang-terangan atau berani untuk mengekspresikan kepentingan nasional dan memupuk rasa cinta terhadap tanah air.
Sejak Perang Dunia II usai, atau selama tujuh dekade lebih, para pemimpin Italia disokong oleh koalisi partai yang haluan politiknya konsisten di tengah, baik tengah-kanan, tengah-kiri, atau kombinasi keduanya. Kebanyakan perdana menteri berasal dari partai sentris Democrazia Cristiana (Kristen Demokrat), namun beberapa kali ada figur pemimpin dari kubu tengah-kiri (sosialis, sosial-demokrat) dan tengah-kanan (Forza Italia).
Sementara dua dekade terakhir, beberapa tokoh independen juga diangkat jadi perdana menteri. Mereka lazimnya disokong oleh koalisi payung yang besar dengan banyak kepentingan berbeda (mencakup partai berhaluan kanan, kiri sampai yang anti-kemapanan). Situasi serupa tengah dihadapi perdana menteri sejak 2021, Mario Draghi. Ekonom pemimpin Bank Sentral Eropa ini sangat disayang oleh elite birokrat di Brussels karena kegigihannya mempertahankan stabilitas mata uang Euro di Benua Biru dan dukungannya terhadap proses integrasi Uni Eropa.
Bulan Juli kemarin, Draghi yang dipuja-puji karena keberhasilannya menyangga ekonomi Italia selama pandemi Covid-19, memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebab koalisi pemerintahannya yang super lebar gagal mencapai kata sepakat terkait anggaran untuk mengatasi inflasi dan harga sumber daya energi yang meroket. Maka dari itulah, pemilu dilangsungkan sekarang, sekitar setengah tahun lebih dini dari jadwal.
Seiring itu, pejabat pro-Uni Eropa dan kalangan investor merasa punya alasan kuat untuk mewaspadai tindak-tanduk calon pengganti Draghi nanti. Giorgia Meloni dipandang punya agenda ekonomi patriotik dan proteksionis, alih-alih mendukung kompetisi atau persaingan pasar bebas sesuai regulasi Uni Eropa. Sikapnya ditakutkan akan menghambat reformasi struktural yang sudah diperjuangkan oleh Draghi dan diperlukan untuk mengamankan bantuan keuangan dari Uni Eropa untuk pemulihan pandemi Covid-19.
Seperti kalangan konservatif sayap kanan lainnya di Eropa, Meloni juga seorang Euroskeptik yang meragukan efektivitas dan manfaat integrasi atau persatuan negara-negara Eropa di bawah panji Uni Eropa.
Terlepas dari itu, Meloni, yang pernah jadi Menteri Pemuda pada usia 31 tahun ini, mengaku tidak anti-Uni Eropa. Apa yang diinginkan Meloni dari persekutuan politik-ekonomi lama yang salah satu pendirinya adalah negara kelahirannya itu?
Jawabnya ringkas. Meloni mendambakan Uni Eropa yang “lebih efisien, tahu caranya untuk memberikan nilai tambah pada warganya”. Demikian ia sampaikan dalam wawancara yang dirilis Euractiv empat hari sebelum pemilu.
Tambahnya lagi: “Saya ingin [Uni] Eropa melakukan lebih sedikit hal dan menerapkannya dengan lebih baik, dengan lebih sedikit kontrol pusat, lebih banyak subsidiaritas [mengizinkan negara anggota mengambil keputusan sendiri], lebih sedikit birokrasi, dan lebih banyak politik.” []
Editor: Nuran Wibisono
