tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Abdullah Azwar Anas, berkomentar soal masih kuatnya budaya silo (sikap menolak berbagi informasi dan sumber daya dengan orang atau departemen lain dalam sebuah organisasi) dan ego sektoral antar kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia.
Menurutnya, kedua sikap itu adalah tantangan bagi proses percepatan transformasi digital. Pasalnya, kedua hal itu adalah penghambat bagi integrasi dan interoperabilitas (pertukaran data secara real time antara berbagai sistem).
Itu sangat disayangkan, mengingat K/L di Indonesia sebenarnya punya banyak sumber daya manusia (SDM) di bidang IT yang mumpuni.
“Setiap kementerian ini punya ahli digital dan punya tim yang hebat semua. Tapi sayangnya, tidak bisa diinteroperabilitaskan. Mereka hebat di kementerian masing-masing, tapi rakyat tidak bisa menikmati data yang dimiliki oleh kementerian,” ungkap Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024, di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Padahal, kolaborasi antara para aktor teknologi digital, kementerian, dan lembaga jelas diperlukan untuk mendorong transformasi digital di Indonesia.
“Tentu teman-teman pemda (pemerintah daerah), para gubernur, para kepala daerah, perlu terus melakukan kolaborasi. Tidak ada satu pun aktor yang dapat mencapai tujuan tanpa memengaruhi yang lain,” imbuh Azwar Anas.
Meski belum maksimal, politikus PDIP itu menilai bahwa penerapan GovTech saat ini terus menaik. Itu terlihat dari indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2023 yang mencapai 2,79—naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2,34.
Selain itu, secara global, Indonesia berhasil menduduki peringkat 64 dalam survei United Nations E-government Development Index (UN EDGI) 2024. Sebelumnya, dalam survei 2018, Indonesia hanya berada di urutan 107.
“Yang berikutnya adalah target layanan SPBE prioritas. Jadi, Bapak atau Ibu di tempat masing-masing dan kita semua diperintahkan Bapak Presiden [Joko Widodo] target life journey-nya, mulai anak melahirkan,” kata Azwar Anas menjelaskan target Indonesia selanjutnya untuk mendorong transformasi digital.
Pada periode 2025-2029, pemerintah bakal meningkatkan lagi layanan SPBE dengan diprioritaskan pada tahapan kehidupan, mulai dari melahirkan anak, mendaftarkan anak ke sekolah, anak memasuki perguruan tinggi.
Kemudian, berlanjut pada saat orang mulai mengendarai atau memiliki kendaraan, memulai usaha, mencari pekerjaan, melangsungkan pernikahan, bepergian, membeli dan memiliki tempat tinggal, mengajukan perceraian, sakit, hingga seseorang tutup usia.
“Ini beberapa prioritas dasar yang menjadi mandat kita untuk dikerjakan. Kita didorong untuk segera membuat portal nasional dan portal di masing-masing [daerah] segera diintegrasikan,” sambung Azwar Anas.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
