tirto.id - Kebijakan yang ditetapkan pemerintah antara lain adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional dan kebijakan pemerataan pendapatan.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
Sementara, berikut ini adalah rangkuman tentang materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian negara.
Rangkuman Materi Kebijakan Moneter
Mengutip modul Ekonomi Kelas XI (2020), kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi.
1. Tujuan kebijakan moneter
Adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut:
a. Menjaga stabilitas ekonomi
Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar.
b. Menjaga stabilitas harga
Pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula sebaliknya.
c. Meningkatkan kesempatan kerja
Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja.
d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran
Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.
2. Jenis kebijakan moneter
Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu:
a. Tight money policy (kebijakan uang ketat): Kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat.
b. Easy money policy (kebijakan uang longgar): Kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat.
3. Instrumen kebijakan moneter
a. Kebijakan operasi pasar terbuka (open market policy)
b. Kebijakan diskonto (discount policy)
c. Kebijakan cadangan kas di bank (cash ratio policy)
d. Kebijakan kredit selektif
e. Kebijakan dorongan moral (moral suasion)
Rangkuman Materi Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.
1. Peran kebijakan fiskal
Bagi negara maju peranan kebijakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian.
Sedangkan pada negara berkembang peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation.
2. Tujuan kebijakan fiskal
Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah:
a. Memperbaiki keadaan perekonomian.
b. Meningkatkan kesempatan kerja.
c. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi.
d. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional.
3. Instrumen kebijakan fiskal
Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu:
a. Sistem perpajakan.
b. Politik anggaran.
c. Pinjaman pemerintah
4. Jenis-jenis kebijakan anggaran
Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN, terdapat empat macam jenis kebijakan anggaran, yaitu:
a. Anggaran berimbang
b. Anggaran dinamis
c. Anggaran defisit
d. Anggaran surplus
Editor: Yantina Debora
