Makanan Jalanan, Harta Karun Bangkok yang Sedang Terancam

Oleh: Nuran Wibisono - 24 April 2017
Dibaca Normal 3 menit
Bangkok dianggap sebagai pusat makanan jalanan di dunia. Namun para pedagangnya menghadapi ancaman besar: digusur oleh pemerintah.
tirto.id - Pada April 2017, situs CNN Travel mengeluarkan daftar 23 Best Cities for Street Food. Nama Bangkok, Thailand, disebutkan di nomor pertama, kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Kejayaan ini bukan tanpa alasan, sebab Bangkok memang dikenal punya sejarah panjang dalam reputasi makanan jalanan.

Menurut Narumol Nirathron dari Universitas Thammasat dalam laporan International Labour Organization, PKL makanan di Bangkok sudah hadir sejak 200-an tahun lalu. Sebagai negara yang banyak dikunjungi manusia lintas budaya sejak berabad lampau, makanan Thailand menyerap berbagai pengaruh kuliner dari berbagai belahan dunia. Penggunaan santan dan kunyit, memiliki kesamaan yang bisa ditengok pada kuliner Malaysia atau Indonesia.

Makanan Thailand juga banyak dipengaruhi oleh kultur kuliner Cina, terutama Suku Han. Penggunaan bumbu rempah yang kuat juga hadir di Thailand, dipengaruhi oleh pedagang India dan Persia. Begitu pula saat pelaut Portugis datang pada abad ke-16 di Thailand dan mengenalkan cabai, yang sekarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kultur kuliner Thailand.

"Mustahil tidak bertemu makanan jalanan di Bangkok, di mana para penjual makanan di bahu jalan berjualan bergantian. Beberapa menjual sarapan yang menyajikan susu kedelai dan kembang tahu, penjual lain menyajikan nasi wangi dan ayam rebus untuk makan siang. Keramaian di malam hari menawarkan nyaris semua: dari phad thai hingga sate," tulis laporan CNN itu.

Namun berselang 4 hari setelah CNN mengeluarkan daftar itu, The Nation, media Thailand, menurunkan laporan tentang pemerintah Bangkok yang akan menghilangkan para PKL. Tidak hanya PKL makanan, tapi semua PKL.

Menurut Wanlop Suwandee, kepala penasihat Gubernur Bangkok, pemerintah akan mengembalikan trotoar untuk pejalan kaki. Yang kebagian mengurusi penggusuran ini adalah Bangkok Metropolitan Administration (BMA), alias dinas tata administrasi Bangkok.

"Sekarang BMA sedang akan menyingkirkan PKL dari 50 kecamatan di Bangkok dan mengembalikan trotoar kepada pejalan kaki. Yaowarat dan Khao San Road akan jadi tujuan kami berikutnya dalam memberantas PKL ilegal," ujar Wanlop pada The Nation.

Sebenarnya aksi penggusuran PKL ini sudah lama terjadi. Pada 2016 silam, BBC menurunkan artikel berjudul "Bangkok's Dissappearing Street Food". Dalam laporannya, Craig Sauers, sang penulis, menyebut bahwa BMA sudah mengusir sekitar 15.000 PKL dari 39 ruang publik di Bangkok. Sauers menyebutkan daerah-daerah wisata favorit turis seperti Pasar On Nut, Saphan Lek, Khlong Thom, Sathorn, hingga Silom Roads sudah menghadapi pengusiran perlahan ini sejak 2014.

Ancaman gentrifikasi (perubahan sosial budaya yang terjadi akibat orang kaya membeli properti di daerah yang kurang makmur) juga tak bisa diabaikan. Hal ini terjadi ketika pada 2016, pasar makanan Soi Sukhumvit yang sudah beroperasi selama hampir 40 tahun dihancurkan untuk pembangunan kondominium mewah. Namun belakangan ini kritik terhadap penggusuran makin kencang. Apalagi yang disasar oleh BMA adalah kawasan populer wisata dengan banyak PKL seperti Khao San.

Piyabutr Jiuramonaikul, Presiden Khao San Business Council, mengatakan ia tak tahu tentang rencana BMA untuk mengatur PKL di Khao San. Karena itu, aman berasumsi kalau BMA memang menjalankan penggusuran ini tanpa ada konsultasi dengan para PKL.

"Ada lebih dari 200 pedagang makanan jalanan di Khao San dan mereka adalah keunikan dari distrik ini, yang menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia," kata Piyabutr pada The Nation.

Infografik Street food Thailand


Identitas Wisata dan Masalah Besar

Permasalahan yang dihadapi PKL Bangkok ini terjadi di nyaris semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara seperti Thailand, Malaysia, juga Indonesia, punya banyak sekali tenaga kerja di sektor informal, termasuk PKL. Bahkan PKL ini kerap menjadi identitas wisata suatu negara, bahkan di negara maju sekalipun.

Ambil contoh yang paling dekat: Singapura. Semua pemburu makanan enak tahu kalau harta karun terbaik Singapura seperti bak kut teh, wanton mee, Hong Kong soya chicken noodle, hingga laksa, dibuat oleh para pedagang kaki lima yang berjualan di kios kecil. Sewaktu PKL bernama Liao Fan mendapatkan anugerah Bintang Michelin, setiap hari ratusan orang berbondong antre untuk mendapatkan nasi ayam kecap asin di kios kecilnya yang terletak di lantai dua pasar Jalan Smith.

Singapura memiliki penataan PKL yang baik. Para pedagang tertata dengan rapi. Mereka tak mengambil jalur pejalan kaki. Beberapa malah ditempatkan dalam satu komplek. Ada pula yang dikelompokkan di belakang stasiun-stasiun MRT. Hal ini menghasilkan simbiosis mutualisme. Pedagang senang karena mendapat tempat yang rapi, bersih, dan tak takut digusur. Pejalan kaki juga senang karena lahannya tak diserobot, dan mereka masih bisa jajan makanan enak dan murah.

Hal seperti ini tidak terjadi di kota seperti Bangkok atau Jakarta. PKL makanan bertebaran, seolah tak ditata dengan baik. Banyak yang mengambil ruang hijau atau jalur pejalan kaki. Keruwetan ini menghasilkan banyak akibat buruk, semisal kemacetan.

Kepada CNN, Leela Punyaratabandhu, penulis buku Bangkok: Recipes and Stories from the Heart of Thailand, mengatakan bahwa isu PKL makanan di Bangkok amatlah kompleks. Di satu sisi, makanan jalanan menjadi identitas kebanggaan warga Bangkok. Di satu sisi, ada banyak dampak buruk dari tidak teraturnya PKL.

"Tidak semua warga Bangkok punya perasaan hangat dan senang yang sama soal PKL yang mengambil ruang publik dan trotoar selama berpuluh tahun, siang dan malam, dan tidak semuanya legal," ujarnya.

Menurut Leela, di beberapa tempat, para pejalan kaki harus berjalan di tengah jalan karena jalur pejalan kaki diambil gerobak PKL. Kadang pula, gerobak ini mengambil tempat hingga ke tengah jalan sehingga membuat kendaraan umum terhenti.

"Hal ini membahayakan pejalan kaki dan para pemotor juga turut membuat lalu lintas jadi semakin buruk. Karena itu, kamu jelas tak bisa menyalahkan warga Bangkok yang ingin punya trotoar yang bisa dilintasi."

Dampak negatif ini juga pernah diungkapkan oleh Djoen San Santoso. Staf pengajar di Asian Institute of Technology, Thailand, ini pernah menulis makalah Perceptions of Foreign Tourists towards Street Vendors in Bangkok (2013). Dalam survei yang dilakukan di dua kecamatan, Pratunam dan Sukhumvit, ada16 pengalaman buruk dari para responden yang berasal dari negara maju ini. Mulai dari kecopetan, bertubrukan dengan pejalan kaki lain, tidak sengaja terinjak atau tertendang, hingga tertabrak sepeda motor.

Namun, menurut pria yang menempuh studi S1 di Universitas Parahyangan ini, dari total 138 responden, mereka amat mendukung kehadiran PKL makanan di Bangkok. Salah satu indikatornya adalah 92 persen responden pernah membeli barang atau makanan dari PKL di Bangkok. Dari jumlah itu, 70 persennya melakukan lebih dari tiga kali. Santoso juga memberikan catatan bahwa dukungan itu mungkin muncul karena, "perspektif warga Barat yang menganggap masalah PKL ini tidak terjadi di kampung halamanku."

Pemerintah Bangkok sendiri seperti masih kebingungan menghadapi perkara ruwet ini. Wanlop Suwandee, sang penasihat gubernur ini mengatakan media banyak yang salah mengartikan ucapannya. Menurutnya, pemerintah Bangkok tidak akan melarang PKL makanan beroperasi di Khao San dan Yaowarat.

"Melainkan akan mendukung makanan jalanan itu dengan menerapkan penilaian kebersihan, dan juga menata lalu lintas di sekeliling area," ujarnya pada CNN.

Kalau sekadar menata, tentu ini adalah langkah yang baik. Singapura menjadi contoh apik bagaimana menata PKL makanan (baik lokasi maupun perkara kebersihan) bisa dilakukan. Namun jika memang terjadi penggusuran dan pengusiran PKL makanan, Thailand terancam akan kehilangan daya tarik wisata terbesarnya. Apalah Thailand tanpa tom yum atau pad thai atau ketan mangga yang dijual di antara berisiknya suara klakson dan suara cempreng para penjual.

Karena itu ada banyak pihak yang menentang penggusuran terhadap penjual makanan jalanan ini. Salah satunya adalah lembaga Urban Design & Development Center (UDDC). Pada BBC, lembaga yang didirikan oleh Universitas Chulalongkorn mengatakan bahwa peremajaan kawasan itu penting, tapi bukan dengan cara menggusur para PKL makanan. Menurut Dr Nattapong Punnoi, Direktur Pengembangan Bisnis UDDC, ada banyak kawasan menganggur yang bisa dipakai untuk peremajaan kawasan. Menggusur PKL makanan disebutnya sebagai langkah buruk.

"Makanan jalanan itu harta karun Bangkok. Kita tak boleh kehilangan itu."

Baca juga artikel terkait BANGKOK atau tulisan menarik lainnya Nuran Wibisono
(tirto.id - Gaya Hidup)

Reporter: Nuran Wibisono
Penulis: Nuran Wibisono
Editor: Suhendra
DarkLight