tirto.id - Presiden Joko Widodo sudah menyatakan pemerintah sedang mematangkan rencana pemindahan ibu kota. Lokasi ibu kota baru kemungkinan besar akan berada di luar Jawa.
Menanggapi rencana itu, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira mengingatkan pemerintah harus berhati-hati mengenai risiko naiknya harga tanah di lokasi ibu kota yang baru.
"Kalau ada nama ibu kotanya disebut, yang paling pertama dilakukan itu adalah mafia-mafia tanah itu pasti akan naikin harga tanah tanah. Jadi baron-baron tanah itu akan membuat harga tanah [naik] berkali kali lipat," kata Bhima kepada reporter tirto, Selasa (30/4/2019).
Jika hal itu terjadi, kata dia, kenaikan harga tanah akan memberatkan warga di sekitar lokasi ibu kota baru. Ujungnya, masyarakat kesulitan membeli aset properti di sana.
"Ini akan jadi ajang spekulasi. Dampaknya bagi masyarakat sekitar itu akan menanggung biaya tanah sangat mahal," jelas dia.
Jokowi sudah menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan tiga kandidat lokasi ibu kota baru. Namun, Jokowi tidak menjelaskan detail lokasi tersebut.
“Bisa di Sumatera, tapi kok nanti yang timur jauh. Di Sulawesi, agak tengah, tapi juga yang di barat kurang,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan, seperti dilansir laman Setkab.
Sementara saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan lokasi ibu kota baru di Kalimantan, Jokowi menjawab, “Kalimantan kok di tengah-tengah.”
Dia menyatakan hal ini saat menemui wartawan usai makan siang bersama buruh di pabrik sepatu PT KMK Global Sports, Talagasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019).
“Tapi ini ada 3 kandidat memang belum diputuskan. Kita harus cek dong secara detail meskipun tiga tahun ini kita bekerja ke sana. Bagaimana mengenai lingkungan, daya dukung lingkungan, airnya seperti apa, mengenai kebencanaan, banjir, gempa bumi seperti apa,” Jokowi menambahkan.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
