tirto.id - Bakal calon wakil presiden Ma'ruf Amin berharap tak ada lagi konflik ideologis pada 2024 mendatang.
Menurut Ma'ruf, masyarakat Indonesia harus kembali meyakini pancasila sebagai dasar negara. Dalam pancasila, ujar Ma'ruf, telah tertuang kesepakatan ihwal bentuk negara Indonesia yang bukan merupakan khilafah ataupun kerajaan.
"Kita kembali ke pangkal, ke pancasila. Kita juga kembali kepada UUD 45 yang dibangun, mukadimahnya diambil dari piagam jakarta setelah 7 katanya dibuang. Itulah landasan kita berbangsa, bernegara dengan sistem yang kita sudah tetapkan. Saya menamakannya UUD 45 itu sebagai kesepakatan nasional, ittifaqad wathoniyah," ujar Ma'ruf saat menutup pembekalan bakal caleg Partai Perindo, Jakarta, Selasa (18/9/2018).
Ma'ruf yakin konflik ideologis tidak akan ada jika masyarakat indonesia meyakini pancasila. Ia juga percaya indonesia dapat maju jika sudah menyelesaikan persoalan ideologis.
Menurut Ma'ruf, penerapan sistem pemerintahan seperti khilafah atau kerajaan otomatis tertolak di Indonesia. Alasannya, kedua sistem itu tidak menjadi kesepakatan semua unsur warga indonesia seperti tertuang di Pancasila dan pembukaan UUD 1945.
"Karena itu kalau ada yang berbicara tentang khilafah, pemikiran itu bukan ditolak tapi tertolak [...] karena kita sudah punya kesepakatan. Karena itu saya namakan Indonesia itu negara kesepakatan," kata Ma'ruf.
Ketua MUI nonaktif itu menyebut sistem pemerintahan khilafah atau kerajaan islami. Akan tetapi, sistem republik juga disebutnya islami seperti khilafah dan kerajaan.
"Kenapa kalau islami khilafah itu tertolak? karena menyalahi kesepakatan. Maka otomatis bukan ditolak, tapi tertolak. Yang tertolak bukan hanya khilafah, kerajaan juga karena menyalahi kesepakatan. Kealiran juga. Kenapa? Kesepakatan kita di UUD 45 Indonesia adalah negara republik," ujar Ma'ruf.
Editor: Agung DH
