Sejarah Indonesia

L.N. Palar, Perwakilan Indonesia Pertama di PBB yang Terlupakan

Oleh: Iswara N Raditya - 13 Februari 2018
Dibaca Normal 4 menit
Lambertus Nicodemus Palar sudah mewakili RI di PBB bahkan sebelum Indonesia menjadi anggotanya.
tirto.id - Indonesia resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950. Namun, sebelum itu, ketika negara ini belum lama merdeka dan sedang berupaya menunjukkan eksistensinya di tengah tekanan agresi militer Belanda, RI sudah punya perwakilan di organisasi internasional tersebut, yakni L.N. Palar.

Lambertus Nicodemus Palar, begitu nama lengkapnya, sudah mencatatkan namanya sebagai perwakilan Indonesia di PBB sejak 1947. Kala itu, situasi di tanah air sedang genting-gentingnya. Setelah menyatakan merdeka, RI berada di bawah ancaman Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Awal 1946, ibukota RI terpaksa pindah ke Yogyakarta. Setahun berselang, Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, dan disusul yang kedua pada 1948. Sementara itu, para pengampu Republik, termasuk Sukarno dan Mohammad Hatta, ditawan serta diasingkan ke luar Jawa.


Demi menjaga tetap tegaknya negara, Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Namun, Indonesia juga butuh dukungan serta pengakuan dari negara-negara lain. Di situlah L.N. Palar memainkan peran pentingnya.

Anak Minahasa Butuh Suaka

L.N. Palar dilahirkan di Rurukan, Tomohon, Minahasa, Sulawesi Utara, pada 5 Juni 1900 (Ikhtisar Khasanah Arsip-arsip Nasional Republik Indonesia, 2006: 125). Setelah tamat sekolah dasar di kampung halamannya dan sekolah menengah di Tondano, ia lantas merantau ke luar pulau dengan melanjutkan studi di Yogyakarta.

Di Yogyakarta, Palar menjadi siswa Algemeene Middelbare School (AMS) dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Berkat seniornya itulah Palar mulai tertarik dengan gagasan-gagasan nasionalisme. Maka, ia pun bergabung dengan perhimpunan pemuda Jong Minahasa.

Minat Palar di kancah pergerakan semakin besar ketika ia kuliah di Technische Hoogeschool (kini Institut Teknologi Bandung atau ITB) setelah lulus dari AMS Yogyakarta pada 1922. Di sini, ia untuk pertama kalinya berjumpa dengan Sukarno dan kaum muda nasionalis lainnya. Pertemuan inilah yang kian memantik jiwa nasionalismenya.


Palar sempat pulang ke Minahasa lantaran sakit parah. Beruntung, kondisinya perlahan membaik. Pada 1924, Palar ke Batavia untuk kuliah di Rechtshogeschool, cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Sri Indra Gayatri, Sejarah Pemikiran Indonesia, 1945-1966, 2007: 173).

Dengan mengenyam pendidikan tinggi, semestinya karier Palar bisa berjalan dengan mulus. Tapi ternyata tidak. Terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1926 membuatnya harus hengkang ke luar negeri untuk mencari perlindungan.

Ia memilih kabur ke luar negeri karena pilihan politiknya sebagai aktivis kiri. Ketika kuliah di Batavia, ia bergabung dengan kelompok kiri melalui J.E. Stokvis, Ketua Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP) atau Partai Sosialis-Demokrat Hindia, yang juga seorang anggota Voksraad (dewan rakyat).

Lantaran pemerintah kolonial bertindak represif terhadap orang-orang yang dituding komunis, termasuk dengan mengasingkan mereka ke Boven Digoel, Palar pun terancam tidak bisa hidup nyaman di negeri sendiri. Lantaran itulah, seperti ditulis Solichin Salam dalam Wajah-wajah Nasional (1990), Palar berangkat ke Belanda pada 1928 (hlm. 78).

Semakin Merah di Negeri Penjajah

Di negeri Belanda yang lebih terbuka menerima paham kiri, Palar melanjutkan pendidikan tingginya di Amsterdam. Nantinya, pada 1945, menurut Mestika Zed dalam buku Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1997), ia meraih gelar doktor di Rotterdam (hlm. 331).

Palar menjadi semakin merah di negeri penjajah. Tahun 1930, ia menjadi anggota Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial-Demokrat Belanda (Bambang Suwondo, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara, 1978: 122). Dari situ, ia turut memperjuangkan hak kemerdekaan nasional untuk Hindia (Indonesia) tanpa syarat.

Sebagai Direktur Persbureau Indonesia (Persindo) di Belanda, Palar sering mengirimkan artikel-artikel ihwal politik, sosial, dan demokrasi ke tanah air. Ia juga sempat pulang ke Indonesia pada 1938 untuk memantau langsung situasi terbaru, lalu kembali ke Belanda dan menuliskan apa saja yang telah ditemukannya.

Di Belanda, karier politik Palar semakin cerah. Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 2 (2008), menuliskan, Palar terpilih menjadi anggota Tweede Kamer (hlm. 326). Ia mewakili Partij van de Arbeid (PvdA), partai politik baru sempalan SDAP. Ada dua orang Indonesia lainnya yang juga duduk di parlemen rendah Belanda itu, yakni Roestam Effendi dan Setiadjit.


Namun, relasi Palar dengan partainya merenggang setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Palar tegas mendukung proklamasi RI, bahkan mempromosikannya di Belanda, termasuk di parlemen. Ini membuat para petinggi PvdA—yang ternyata belum bisa menerima kemerdekaan bangsa Indonesia—tidak suka.

Orang-orang PvdA semakin kesal karena Palar terus mendesak untuk mendukung kemerdekaan RI sekaligus mengakui kepemimpinan Sukarno. “Jika kita mengakui kenyataan adanya Republik (Indonesia), maka kita harus juga mengakui Sukarno sebagai presidennya!” lantang Palar dalam kongres partai (Pramoedya Ananta Toer, dkk., Kronik Revolusi Indonesia, 1999: 390).

Palar sadar, posisinya di partai maupun parlemen terancam. Tapi, ia terus menyuarakan hak-hak Indonesia sebagai negara merdeka, termasuk menentang ambisi Belanda yang ingin menjajah lagi. Maka, ketika parlemen Belanda menyetujui agresi militer pada 1947, Palar mengecam keras dan mundur dari Tweede Kamer sekaligus dari partainya.

Aksi Palar Berjuang dari Luar

Tidak lagi duduk di parlemen Belanda sekaligus berstatus non-partai, langkah Palar untuk memperjuangkan kedaulatan negaranya menjadi relatif lebih nyaman, meski bahaya senantiasa mengintipnya. Palar akhirnya balik ke Indonesia usai Agresi Militer Belanda I yang berakhir pada 4 Agustus 1947. Kepulangannya disambut secara protokoler oleh pemerintah RI.


Namun, Palar tidak bisa berlama-lama di tanah airnya. Di tahun yang sama, Palar dikirim ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi wakil RI pertama di PBB meskipun Indonesia saat itu belum bergabung dengan organisasi internasional tersebut.

Sinyal bakal terjadinya Agresi Militer Belanda II membuat Palar harus segera bergerak untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain demi tetap tegaknya NKRI. Dan yang dikhawatirkan pun terjadi. Belanda menyerang Indonesia lagi dan menangkap para pemimpin Republik. Ini kemudian memicu lahirnya pemerintahan darurat yang digalang Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan di Sumatera Barat.


Palar tidak sendiri berjuang di luar sana. Ada pula Dr. Soedarsono (wakil RI di India) dan A.A. Maramis (Menteri Luar Negeri PDRI). Selain itu, Palar bersama Soemitro Djojohadikoesoemo yang sedang berada di New York juga berusaha menjalin kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat (Rosihan Anwar, Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Volume 3, 2004: 119).

Atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, Palar dan delegasi RI lainnya menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20-23 Januari 1949 yang khusus membahas persoalan Indonesia. Forum sepakat meminta PBB untuk secepatnya turun-tangan.

Palar sendiri terus melobi PBB di New York dan di berbagai kesempatan. Atas desakan-desakan itu, Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan kepada pihak-pihak yang bertikai agar meletakkan senjata. Dengan demikian, salah satunya berkat peran Palar, masalah Indonesia dibawa ke tingkat internasional (Harry A. Poeze, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, 2008: 380).


Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949, disusul terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda harus menghentikan aksi militernya. Belanda yang terjepit akhirnya bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar atau KMB (Julius Pour, Doorstoot naar Djokja: Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer, 2009: 320).

KMB menjadi rangkaian awal bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya. Dan, sejak 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh.

Infografik Lambertus Nicomedus Palar

Berjasa Besar Tanpa Tenar

Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada 28 September 1950. Palar hadir langsung dalam momen bersejarah itu, bahkan ia didapuk menyampaikan pidato. Dalam pernyataannya, Palar berjanji bahwa Indonesia akan menjadi anggota PBB yang baik, kendati nantinya RI justru keluar dari forum internasional itu atas perintah Sukarno pada 7 Januari 1965.

Karier Palar sebagai pengibar bendera NKRI di luar negeri sendiri terus berlanjut. Selain menjadi Duta Besar RI untuk PBB yang pertama, putra daerah Minahasa ini juga melakoni tugas serupa di India pada 1953 hingga 1956 (A. B. Lapian, Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959, 1996: 51).


Setelah sempat pulang guna turut mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika tahun 1955, Palar melanjutkan tugas diplomatiknya, kali ini sebagai Duta Besar RI untuk Jerman Timur dan Uni Soviet sejak 1956, kemudian untuk Kanada (1957-1962), juga Amerika Serikat (1964-1967).

Palar juga menjadi penghubung antara pemerintah RI yang dipimpin Presiden Soeharto untuk bergabung lagi dengan PBB pada 1966. Bahkan, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Sebagian besar hidup Palar diabdikannya untuk perjuangan diplomasi. Bahkan, ia memegang rekor masa tugas terpanjang. Uniknya, seperti dikutip dari buku Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia (1981), Palar adalah satu-satunya Duta Besar RI yang tidak pernah bekerja untuk Kementerian (Departemen) Luar Negeri hingga pensiun pada 1968 (hlm. 464).

Jasa besar yang telah diguratkan Palar sejak menjadi anggota partai beraliran kiri sekaligus sebagai anggota parlemen di Belanda, hingga sepak terjangnya di berbagai forum internasional, termasuk melobi PBB juga sebagai duta besar RI untuk banyak negara, seolah terlupakan.


Nama L.N. Palar jauh dari gemerlap ketenaran seperti yang sudah didapatkan oleh para bapak bangsa lainnya. Boleh jadi lantaran ia pernah lekat sebagai bagian dari kaum kiri yang selama rezim Soeharto amat terlarang. Palar baru ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah RI pada 2013, atau berselang 32 tahun setelah wafatnya pada 13 Februari 1981, tepat hari ini 37 warsa yang lalu.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Iswara N Raditya
(tirto.id - Humaniora)

Reporter: Iswara N Raditya
Penulis: Iswara N Raditya
Editor: Ivan Aulia Ahsan
a