tirto.id - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiyadi menampik dugaan Operator Angkutan Darat (Organda) yang menyatakan layanan bus via Trans Jawa hanya dibuka bagi BUMN dalam bentuk penugasan. Sebab, Budi mengklaim layanan ini juga terbuka bagi pengelola swasta yang ingin terlibat.
“Kata teman-teman dari Organda mungkin pemerintah hanya memberikan penugasan kepada BUMN, tapi kami belum menentukan. Kesempatan ini akan diberikan juga kepada swasta,” ucap Budi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin (7/1).
Budi juga mengaku akan segera menggelar rapat dengan pengelola yang tergabung dalam Organda. Hal itu dilakukan untuk mengecek siapa saja yang tertarik untuk terlibat dalam layanan baru ini.
Budi memastikan, kementeriannya akan melakukan penugasan kepada BUMN, dalam hal ini adalah Damri. Baik BUMN maupun swasta, kata Budi, akan memiliki porsinya masing-masing untuk mengoperasikan layanan ini.
“Sejauh ini kami combine. Kalau saya pingin lihat dulu siapa yang berminat. Sejauh ini bisa saja 50-50 porsi BUMN dan swastanya,” ucap Budi.
Ia mengklaim bahwa layanan ini tetap akan dilakukan kendati masyarakat belum merespons positif dan masih belum mencapai tahap yang menguntungkan. Sejalan dengan itu, Budi memastikan layanan yang telah diinstruksikan oleh Menteri Perhubungan ini akan segera diterapkan.
Budi mengatakan, Kemenhub akan memprioritaskan agar layanan ini dapat berjalan terlebih dahulu. Untuk memastikan ada pihak swasta yang tertarik, ia mengklaim akan menyediakan subsidi bagi tarif penumpang. Tujuannya, agar para pengelola tetap mau bertahan dalam layanan ini walaupun
“Kalau swasta tertarik silakan tapi jangan kalau belum ada demand, mereka malah keluar. Nanti bisa awal-awal kami subsidi agar sebelum swasta masuk pun, layanan ini tetap jalan,” ucap Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
