tirto.id - Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2018 mencapai 2.915 orang. Jumlah itu termasuk seluruh kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, H Fathurrahman merinci, dari total 2.915 orang tersebut, Pemprov NTB memperoleh jatah sebanyak 332 orang, Kabupaten Lombok Barat 185, Lombok Tengah 481, Lombok Timur 225, Bima 332, Sumbawa 217, Dompu 173, Sumbawa Barat 226, Lombok Utara 264, Kota Mataram 262 dan Kota Bima 198.
"Kalau kita lihat, paling banyak kuotanya itu Lombok Tengah yang mencapai sebanyak 481 orang," sebutnya.
Menurutnya, jika dilihat dari kebutuhan pegawai, tentu angka itu masih jauh dari harapan. Sebab, jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah usulan yang ajukan Pemprov NTB bersama kabupaten/kota.
Dalam usulan Pemprov NTB, mengajukan sebanyak 6.133 CPNS dengan 700 formasi terdiri dari guru kelas sebanyak 30, guru agama 18, dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (Penjaskes) 18. "Adapun guru mata pelajaran sejumlah 284 orang," ujar Fathurrahman.
Ia mengatakan, untuk tenaga kesehatan diusulkan 201 orang dan infrastruktur sejumlah 149 orang. "Angka 700 itu termasuk penambahan dari jumlah Batas Usia Pensiunan (BUP) per 2018, sebesar 411 orang," terangnya.
Sementara untuk usulan di kabupaten/kota, seperti Mataram hanya mengusulkan formasi berdasarkan BUP sejumlah 498 orang. Terdiri dari guru kelas 247, guru agama 17, guru penjakses 17 serta guru mata pelajaran 17 formasi. Sementara untuk tenaga kesehatan di Mataram diusulkan 150, infrastruktur 13 dan teknis lainnya 36 ditambah jabatan pelaksana satu formasi saja.
Untuk Lombok Barat, telah diusulkan 215 formasi dari BUP 205 orang. Terdiri dari guru kelas 18 formasi, guru agama 18 dan guru penjaskes 18 serta guru mata pelajaran 56 formasi. Kemudian tenaga kesehatan diusulkan 75 formasi, Infrastruktur 11, Teknis lailainnya 24 dan jabatan pelaksana 11 formasi.
"Kita memang masih kurang dari kebutuhan tapi 2.915 yang diberikan untuk NTB. Pembukaan lagi tentu ada tahun depan," jelas mantan Kepala Biro Kesra NTB ini.
Syarat dan Pendaftaran CPNS 2018 Tenaga Honorer K-2 NTB
Ia menjelaskan, kuota itu dil uar rekrutmen CPNS K2 yang berjumlah ratusan yang mana data basenya telah ada sejak 2013 di BKN. Syarat seleksi tenaga honorer K-2 sudah ditentukan usia maksimum 35 tahun pada 1 Agustus 2018 dan bekerja terus menerus sampai saat ini. Kemudian bagi tenaga pendidik maksimal berijazah S1 yang diperoleh sebelum seleksi tenaga honorer K2 pada 3 november 2013. Sedangkan bagi tenaga kesehatan, minimal berijazah Dlll yang diperoleh sebelum seleksi honorer K2 pada 3 November 2013.
"Mereka harus memiliki tanda bukti nomor ujian tenaga honorer K2 tahun 2013 juga, terangnya.
Khusus untuk tahun ini lanjutnya, secara umum, formasi yang dibutuhkan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur teknis. Pendaftaran pada 19 September dengan menggunakan satu portal sscn.bkn.go.id.
Fathur menambahkan untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan dilakukan pada 16 oktober dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan terselenggara empat hari setelah itu yaitu 20 oktober dan pengumuman kelulusan ditetapkan pada 30 November.
Adapun terkait syarat secara teknisnya BKD dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan BKN regional X di Bali Denpasar.
"Termasuk apakah harus ijazah linier pada bidang yang didaftar besok selesai rakor ada kepastian. Yang jelas pelamar bisa mendaftar di daerah mana saja di NTB," katanya.
Disinggung soal usulan kebijakan bagi pelamar terdampak gempa yang dokumen seperti ijazah, KTP dan lainnya yang hilang BKD juga belum berani menjawab. Sebab keputusannya pun sehabis rakor di Denpasar. "Mungkin bisa dengan surat keterangan dan siapa yang berwenang tanda tangan itu juga belum ada kepastian," jelas Fathurrahman.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
