tirto.id - Tarung perebutan kursi Ketua Umum Golkar makin memanas. Setelah sebelumnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyindir Ketua MPR Bambang Soesatyo soal kesepakatan, kini kubu Bamsoet menuding Airlangga yang melanggar komitmen lebih dulu.
"Komitmen harus dilaksanakan dengan syarat-syarat, dan syarat-syarat yang diajukan Bambang Soesatyo dicatat, diakui, diterima dan akan dilaksanakan, komitmennya kan begitu. Tapi apa yg terjadi? Persyaratan yang diajukan Bambang Soesatyo tidak satupun yang dilaksanakan," kata politikus Golkar Ahmadi Noor Supit di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu (19/11/2019).
Ahmadi mengakui memang ada "gentlemen agreement" antara Airlangga dan Bamsoet soal perebutan kursi Golkar 1 menyusul terpilihnya mantan Ketua DPR itu sebagai Ketua MPR.
Namun sebelum kesepakatan itu diperoleh, Bamsoet mengajukan sejumlah persyaratan. Salah satunya, loyalis Bamsoet harus ditempatkan di alat kelengkapan dewan (AKD) 2019-2024. Nyatanya tak ada satupun orang-orang di kubu Bamsoet yang ditempatkan di AKD.
Bahkan, lanjut Supit, tenaga ahli DPR yang diketahui mendukung Bambang pun dicoret.
"TA [Tenaga Ahli] bayangkan saudara-saudara! TA itu kan, aduh apalah perannya? Ini bukan anggota DPR, TA yang mendukung Bamsoet semuanya dicoret, ini kan perilaku apa gitu loh" serunya.
Selain itu pada rapat pimpinan nasional disepakati bahwa pemilihan ketua umum akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Supit mengaku pihaknya berpikir itu artinya munas akan digelar melibatkan dua kubu.
Namun Supit mengklaim dari 91 nama yang diajukan Bambang untuk mengisi organizing committee dan steering committee pun dicoret.
"Jadi memang perilaku yang tidak ingin berdamai, perilaku yang tidak ingin membesarkan partai Golkar, tapi memecah belah Golkar. Dan ini yang kami perjuangkan untuk dilawan," kata dia.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Irwan Syambudi
