Menuju konten utama

Kritik Tiga Kartu Sakti Jokowi, BPN: Tak Perlu Banyak Kartu

BPN mengatakan, pasangan Prabowo-Sandi akan menggunakan e-KTP untuk mengakses berbagai bantuan sosial.

Kritik Tiga Kartu Sakti Jokowi, BPN: Tak Perlu Banyak Kartu
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengamati kerajinan rotan ketika mengunjungi industri rotan rumahan di Tegalwangi, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat (5/4/2019). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

tirto.id - Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Alexander Yahya Datuk mengkritik banyaknya kartu penyaluran bantuan sosial (bansos) calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Program tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Menurut Alex, kartu-kartu itu berpotensi menyebabkan program bansos Jokowi menjadi tidak efektif dan akurat lantaran penyalurannya belum tentu menyasar penerima bantuan yang sah.

Di sisi lain, kata dia, pembuatan kartu itu juga dapat memboroskan anggaran karena memerlukan nominal uang yang tidak sedikit untuk keperluan mencetak kartu, distribusi, maupun proses sosialiasinya.

Beda dengan Jokowi yang menggunakan banyak kartu, Alex mengatakan pasangan Prabowo-Sandi akan menggunakan satu kartu saja untuk mengakses berbagai bantuan sosial.

“E-KTP ini kan sudah cukup canggih menggandung chip. Cukup satu KTP ini enggak perlu banyak kartu,” ucap Alex dalam diskusi bertajuk “Jelang Debat Pemungkas Pemilihan Presiden 2019” di Madame Delima pada Kamis (11/4/2019).

Alex juga mengatakan bahwa Prabowo-Sandi nantinya akan berfokus pada pembenahan data yang menjadi dasar penyaluran bansos. Menurutnya, saat ini data BPS mengenai survei kependudukan dinilai belum cukup.

Meskipun tidak menyebutkan secara pasti jenis dan bentuk data yang nantinya akan dikejar Prabowo-Sandiaga, ia memastikan bahwa data yang dihasilkan akan valid. Menurutnya, hal ini menjadi penting untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Kalau BPS memang bisa dipercaya, tapi kalau bisa datanya bukan hasil survei. Kita harus seefisien mungkin. Kalau mau efisien ya data informasinya harus jelas,” ucap Alex.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Tsamara Amany Atalas mengatakan tidak menutup kemungkinan bila paslon 01 juga akan menggabungkan kartu-kartu itu menjadi satu kartu.

Namun, saat ini, ia mengatakan kartu-kartu itu lebih ditujukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai program-program apa saja yang ditawarkan oleh Jokowi-Ma’ruf.

“Saya kira itu hal yang akan kita bahas lagi. Apa pun upayanya apakah akan di-merge itu akan jadi pembahasan ke depan. Ini upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa saja program yang ditawarkan,” ucap Tsmara kepada wartawan usai diskusi bertajuk “Jelang Debat Pemungkas Pemilihan Presiden 2019” di Madame Delima pada Kamis (11/4).

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Politik
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto