tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Sumarno pada Jumat (17/2/2017) mengatakan KPU Jakarta sedang mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada Jakarta seperti mengevaluasi penyelenggara, Daftar Pemilih Tetap, logistik Pilkada, serta hal-hal lainnya.
"Kami inventarisir sejumlah persoalan yang harus dievaluasi seperti penyelenggara Pilkada, DPT, logistik dan hal lain yang krusial," kata Sumarno di Jakarta, dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Sumarno menjelaskan, evaluasi tersebut digelar karena KPU Jakarta mendapatkan beberapa informasi terkait keluhan pemilih ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Keluhan tersebut, kata dia, ada pemilih yang membawa kelengkapan data seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) namun tetap tidak boleh mencoblos.
"Namun secara umum mereka [petugas] bekerja keras dan maksimal, kami nilai perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia," ujarnya.
Terkait DPT, Sumarno pun mengatakan bahwa pendataan yang dilakukan KPU Jakarta kurang maksimal, hal tersebut disebabkan karena terhambat di sejumlah tempat seperti apartemen dan kawasan yang digusur.
Menurut dia hal itu memunculkan persoalan ketika petugas akan mendata namun tidak diberikan akses karena DPT berdampak pada ketersediaan logistik di TPS.
"Lalu muncul banyak Daftar Pemilih Tambahan berakibat pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan akses. Di Jakarta Utara ada petugas pendataan yang digigit anjing penjaga saat mendatangi rumah untuk mendata pemilih," katanya.
Dia mengeluhkan bahwa ada petugas yang ingin mendata mendapatkan akses minim sehingga tidak dapat mendata DPT namun ketika pemungutan suara menuntut hak pilih.
"Jangan dipahami memilih hanya urusan mencoblos karena pemilu ada administrasi dan semua yang terlibat harus ikuti aturan," ujarnya.
Sementara terkait evaluasi logistik, Sumarno menjelaskan ketersediaan surat suara terbatas yaitu sejumlah DPT plus 2,5 persen jumlah DPT.
Untuk itu dia berharap ketika DPT diperbaiki secara maksimal maka surat suara bisa mencukupi sehingga kalau ada petugas yang ingin mendata harus mau membuka diri.
Pada Pilkada yang berlangsung pada 15 Februari lalu, warga memilih tiga pasangan calon, yakni, pasangan nomor urut satu adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN.
Pasangan nomor urut dua adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem.
Pasangan nomor urut tiga adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno diusung Partai Gerindra dan PKS.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
