tirto.id - KPAI menyebut ada malpraktik pendidikan dalam pelaksanaan Ujian Nasional 2018 mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan siswa disodorkan soal yang sebelumnya tidak pernah diajarkan di kelas.
"Siswa tidak memahami soal itu karena soal itu tidak mengukur kemampuan siswa terkait materi yang dipelajari. Artinya validitas soal bermasalah," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di kantornya (17/04/2018).
Retno mengungkapkan, terdapat 27 aduan yang masuk ke KPAI terkait soal Ujian Nasional. Padahal KPAI tidak membuka posko pengaduan untuk pelaksanaan UN 2017.
Lebih lanjut Retno mengatakan aduan semuanya berasal dari daerah kota yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota.
"Ada yang menangis karena khawatir mendapat nilai buruk, dan ada juga yang menyatakan berkurang semangatnya mengikuti ujian hari ketiga dan keempat akibat frustasi mengerjakan soal matematika di hari kedua ujian," kata Retno.
Menanggapi hal tersebut KPAI pun mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melakukan evaluasi terhadap penyajian soal ujian nasional SMA secara transparan. KPAI menengarai soal-soal UN matematika itu bermasalah karena tidak memiliki daya pembeda.
"Artinya, soal itu tidak bisa membedakan antara siswa yang ada di kelompok atas dan bawah. Bisa juga karena teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir sehingga dipahami berbeda oleh siswa satu dan siswa lainnya," kata Retno.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengungkapkan soal Ujian Nasional tahun ini memang dibuat lebih sulit dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah kini menggunakan soal jenis HOTS (high order thinking skills).
Menurut Muhadjir, HOTS diterapkan guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui soal-soal yang bersifat analisis.
Menanggapi hal ini Retno mengatakan selama ini sistem pendidikan Indonesia masih belum mengarah ke upaya mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aplikatif. Karena itu, alih-alih langsung menerapkan pola HOTS di ujian, mestinya Kementerian Pendidikan memperbaiki dulu kompetensi guru dan pendidikan di Indonesia
"Kalau Kemdikbud mau adil, maka yang perlu dibenahu para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran HOTS bukan malah berkonsentrasi pada UN saja untuk menguji HOTS para siswanya," ujar Retno.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Yantina Debora
