tirto.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat H. Mohammad Taufik menyatakan korban gempa bumi di daerahnya kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
"Orang-orang hanya tahu Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah bencana yang terbesar," kata H. Mohammad Taufiq, pada rapat koordinasi penanganan dampak gempa di Lombok Barat, Rabu.
Taufik yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat, mengatakan perhatian semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, relawan dan donatur, bahkan media nasional lebih banyak tertuju ke Kabupaten Lombok Utara.
Padahal, kehancuran yang disebabkan gempa bumi 7 Skala Richter (SR) sangat massif, terutama di empat kecamatan yang terdekat dengan epicentrum gempa di sebelah utara wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Empat kecamatan itu adalah Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada. Sisanya di kecamatan lain, namun dampak jangka panjangnya tidak separah empat kecamatan tersebut.
Data sementara jumlah korban meninggal dunia, kata dia, sebanyak 23 jiwa dan ribuan orang luka-luka, serta ratusan ribu kepala keluarga kehilangan rumah dan terpaksa mendirikan tenda-tenda pengungsian. "Sayangnya kondisi tersebut tidak banyak disadari pihak luar. Mereka masih tersedot perhatiannya dengan masa tanggap darurat yang diperpanjang oleh Gubernur NTB atas gempa 6,4 SR pada 29 Juli 2018, yang meluluhlantakkan Kecamatan Sambelia di Lombok Timur, dan Kecamatan Bayan di Lombok Utara," kata Taufik.
Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lukmanul Hakim, memberikan evaluasi terhadap manajemen informasi di Lombok Barat.
"Manajemen informasi di sini kurang. Pemberitaan tentang bencana di Lombok Barat sangat minim dan biasa-biasa saja," katanya.
Untuk itu, ia meminta agar di posko utama disediakan media center untuk merilis berita setiap saat sambil mengingatkan instansi komunikasi dan informasi mestinya cepat tanggap.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komumikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat Budi Darmajaya, berjanji menginstruksikan jajarannya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Barat Saepul Ahkam, mengaku kesulitan segera merilis berita karena minimnya sumber informasi dan data.
"Kegiatan di posko utama seharusnya terintegrasi dengan tiga posko lain, namun itu belum ada. Belum lagi lambannya data-data baku yang dibutuhkan oleh awak media," ujarnya.
