tirto.id - Pemimpin revolusioner Vietnam, Ho Chi Minh, akhirnya bisa bernapas lega ketika Perang Dunia II usai. Ia berharap cita-citanya menyatukan masyarakat Vietnam di bawah bendera komunisme akan segera terwujud. Pada 2 September 1945, di tengah keramaian penduduk yang memadati alun-alun kota Hanoi, Ho memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dari tangan kolonialis Perancis. Sejak saat itulah Republik Demokratik Vietnam (RDV) berdiri dan memulai episode baru: menata kehidupan negara pasca-kemerdekaan di bawah komando Ho.
Tetapi, tidak lama berselang situasi berubah. Perancis tiba-tiba datang ke wilayah Indochina—kini Kamboja, Laos, dan Vietnam—untuk kembali berkuasa. Perancis memandang bahwa wilayah itu adalah tanggung jawabnya, sehingga memiliki hak untuk menata kembali kehidupan sosial. Tindakan Perancis ini lantas menuai reaksi keras dari Ho. Kondisi semakin panas ketika Perancis meminta RDV berdiri dibawah Uni Perancis. Ho tentu saja menolak tawaran itu. Dan sejak saat itu kedua belah pihak bersitegang hingga akhirnya mendeklarasikan perang yang dikenal sebagai Perang Indochina 1 pada 19 Desember 1946.
Kondisi semakin panas ketika Perancis secara resmi mendirikan negara boneka bernama Vietnam (nama resmi: States of Vietnam) pada 1949 yang beribukota di Saigon. Situasi makin sulit ketika hadir kekuatan politik-militer terbesar di dunia, yakni Uni Soviet, Cina, dan Amerika Serikat dalam peperangan. Uni Soviet dan Cina mendukung RDV, sedangkan Amerika Serikat mendukung Perancis.
Menuju Perdamaian
Terus mengucurnya darah para kombatan setelah lebih dari lima tahun bertempur pada akhirnya memunculkan gagasan mengakhiri perang. Pasalnya, peperangan yang terjadi seakan tidak berujung. Kedua belah pihak sama-sama bersikukuh memperjuangkan ambisi meskipun sudah banyak menelan kerugian. Hal inilah yang mendorong Uni Soviet melalui Menlu Vyacheslav Molotov menggulirkan wacana perdamaian pada pertemuan resmi antar Menteri Luar Negeri Inggris, AS, dan Perancis di Berlin pada awal 1954. Molotov juga meminta agar ketiga negara tersebut secara legawa menerima Cina dalam diskusi diplomatik guna memuluskan perdamaian di Indochina. Ajakan terhadap Cina tentu terkait posisi Negeri Tirai Bambu yang mempunyai pengaruh besar di Asia khususnya terkait keterlibatannya dalam perang Indochina I.
Pernyataan Molotov lantas melahirkan pro dan kontra di kalangan para menter luar negeri. Satu-satunya yang langsung mendukung ialah Inggris. Menlu Inggris Anthony Eden memandang bahwa perang harus dihentikan karena ditengarai dapat melahirkan pertempuran yang lebih besar apabila AS semakin terlibat jauh dalam peperangan. Apalagi, setahun sebelumnya AS baru saja unjuk kekuatan dengan meledakkan bom hidrogen pertamanya. Jika konflik makin besar, ditakutkan AS akan meluncurkan bom termonuklirnya itu. Selain melihat dari sudut pandang strategik, Inggris juga melihatnya dari segi ekonomi. Inggris mulai memandang Cina sebagai mitra strategis perdagangan. Dalam pandangan Eden, dengan berakhirnya peperangan, maka Inggris-Cina akan merajut hubungan yang menguntungkan.
Sebaliknya AS berada di garda terdepan yang menolak gagasan perdamaian dan hadirnya Cina dalam diskusi diplomatik. Bagi AS, masalah Indochina adalah masalah serius dan strategis karena terkait kepentingan internasional AS. Negeri Paman Sam tidak ingin komunisme menguasai keseluruhan tanah Vietnam karena khawatir pengarunya akan meluas ke seluruh kawasan. Maka dari itu AS akan mati-matian mendukung Perancis untuk berperang melawan pasukan Vietminh—militer bentukan Ho yang didukung kuat oleh Cina.
Sedangkan Perancis berada di posisi sulit. Perancis sesungguhnya ingin mewujudkan perdamaian akibat besarnya tekanan terhadap pemerintahan PM Joseph Laniel untuk menghentikan perang. Tetapi, di sisi lain Perancis tidak ingin mengecewakan AS sebagai pendukung nomor satu dalam perang melawan Vietminh. Jika mendukung gagasan ini hubungannya dengan AS sudah pasti akan memburuk. Meskipun demikian, pada akhirnya Perancis mengambil langkah tegas: mendukung pernyataan Molotov.
Akibat kalah suara, AS harus menerima kenyataan bahwa Cina akan duduk satu forum dengannya. Kabar ini tentu disambut baik oleh Menlu Cina Zhou Enlai dan memandang keputusan ini sebagai langkah menuju perdamaian. Menurut Tao Wang dalam “Neutralizing Indochina: The 1954 Geneva Conference and China’s Efforts to Isolate the Unites States” (2017), sikap terbuka Cina berkaitan erat dengan keinginan negara tersebut menunjukkan kedigdayaan dan pengaruhnya dalam diplomasi di dunia. Cina tidak ingin kalah dengan negara-negara barat lainnya yang sudah menjadi “pemain lama” dalam urusan perdiplomasian.
Wang menambahkan ada maksud tersembunyi yang dilakukan Uni Soviet dan Cina dalam perjanjian ini. Usulan Molotov pada dasarnya adalah upaya komunis untuk memperluas pengaruh khususnya di kawasan Indochina sekaligus untuk melawan imperialisme AS.
“Proposal [perdamaian] dirancang [Molotov] untuk menarik perhatian Perancis dan Inggris yang saat itu sedang mencari penyelesaian diplomatik terkait Perang Indochina. Dengan mengajukan proposal tersebut, sudah pasti Perancis dan Inggris akan menyetujuinya. Bisa dikatakan, Soviet sudah merangkul kedua negara itu dan memastikan kemenangan politik melawan AS. Sekaligus mengisyaratkan bahwa Soviet akan menjadi pemegang kunci dalam advokasi perdamaian melalui diplomasi.”
“Perang Dingin” Cina Vs AS
Sebetulnya, jauh sebelum Cina dimasukkan dalam diskusi diplomatik, Presiden RRC Mao Zedong beberapa kali sudah membujuk Ho agar bersedia menghentikan tensi peperangan sejenak untuk membahas masalah secara diplomatik. Dalam surat pribadi Mao kepada Ho tertanggal 23 November 1954, Mao dengan tulus meminta pemimpin RDV itu agar mengakhiri perang karena Perancis sudah berniat menuju perdamaian. Setelah dimasukkan ke dalam perundingan, tugas Cina tetaplah sama seperti yang sudah dilakukannya, yakni terus mendorong dan membujuk rekannya, RDV, agar bersedia mengikuti perudingan.
Di sisi yang berseberangan, AS sangat marah terhadap kehadiran Cina. Bahkan, dalam konferensi persn sesaat sebelum pertemuan delegasi kelima negara, Menlu AS John Foster Dulles dengan lantang mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau bertemu dengan Menlu Cina Zhou Enlai, kecuali jika mobil yang membawanya bertabrakan dengan mobil Zhou. Pernyataan Dulles lantas semakin menunjukkan sikap AS yang setengah hati berunding sekaligus mengisyaratkan keinginan AS untuk tetap mencengkram daratan Vietnam dengan segala upaya.
Pada Senin 26 April 1954, kelima negara yang diwakilkan oleh masing-masing Menlu bertemu di Jenewa, Swiss, dengan dua agenda utama: pemecahan masalah di Korea dan Indochina. Setelah memasuki sesi pembahasan Indochina, situasi langsung memanas usai seluruh delegasi AS walkout dan secara terang-terangan menolak wacana perdamaian sembari mengumumkan bahwa AS akan membentuk koalisi keamanan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pembentukan koalisi itu dipandang sebagai langkah manuver AS untuk dapat “bermain” lebih lama di kawasan tersebut.
Meski tidak disertai delegasi AS, keempat Menlu tetap terlibat perdebatan sengit. Menlu Cina yang mewakilkan aspirasi RDV menginginkan kesepakatan politik terkait diakuinya penguasaan RDV atas keseluruhan daratan Vietnam. Gagasan ini tentu ditolak oleh delegasi Perancis. Bagi Perancis, hal penting untuk diselesaikan terlebih dahulu adalah perihal gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meski pada beberapa gagasan bersebrangan, Cina dan Perancis bersepakat pada satu gagasan, yakni menolak kehadiran komisi pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya perundingan. Bagi kedua negara, komisi tersebut berpotensi meruntuhkan netralitas karena sarat dengan kepentingan ideologis. Kesepakatan ini menjadi konsensus kedua negara untuk melawan terlebih dahulu manuver AS yang ingin menganggu jalannya perundingan dengan membentuk aliansi pertahanan. Bisa dikatakan, AS lagi-lagi mengalami “kekalahan”.
Setelah beberapa hari, perundingan berjalan buntu. Semua delegasi tidak mencapai kata mufakat. Hingga akhirnya pada Mei 1954, terjadi perubahan situasi setelah Perancis dinyatakan kalah dalam perang besar melawan pasukan Vietminh di Dien Bhien Phu. Situasi ini lantas membuat Perancis terdesak dan semakin tidak memiliki kekuatan dalam perundingan. Pemimpin Soviet, Cina, RDV, tampaknya menyadari bahwa titik terang perdamaian semakin dekat. Apalagi tidak lama berselang, Perancis mengalami pergantian kekuasaan. PM baru bernama Pierre Mendès-France dinilai lebih dinamis terhadap masalah perundingan.
Kini permasalahan baru mereka adalah AS. Washington tetap bersikukuh melayani Vietminh meski pasukan militer Perancis sudah lumpuh.
“Ketika Perancis semakin lemah dari hari ke hari, AS mencampuri lebih aktif permasalahan Indocina dari hari ke hari. Dukungan pemerintahan Eisenhower yang semakin meningkat untuk perang Perancis di Indochina telah memperkuat keyakinan para pemimpin RDV bahwa AS akan melakukan apapun yang dianggap perlu untuk menggagalkan revolusi Vietnam [cita-cita penyatuan daratan Vietnam oleh RDV] dan memajukan kepentingannya sendiri di Asia Tenggara,” tulis Pierre Asselin dalam “The Democratic Republic of Vietnam and the 1954 Geneva Conference: A Revisionit Critique” (2011)
Di sisi lain, karena relah memperoleh kemenangan melawan Perancis, para pemimpin RDV makin agresif menolak AS. Pada kondisi ini, Cina memegang peranan penting untuk tetap mengontrol emosi pemimpin RDV agar tidak meledak dan perundingan dapat selesai.
Melahirkan Masalah Pelik
Dua bulan kemudian, tepatnya pada 21 Juli 1954, perundingan di Jenewa mencapai titik terang. Meskipun Republik Demokratik Vietnam, Vietnam, dan AS menolak untuk menandatangani draf, perundingan hari itu melahirkan beberapa poin penting: (1) Pemisahan daratan Vietnam menjadi dua bagian, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, berdasarkan garis lintang utara 17 derajat, sekaligus memberi kemerdekaan bagi Kamboja dan Laos; (2) Mengadakan pemilu pada Juli 1956 untuk menentukan sistem pemerintahan masing-masing negara; (3) Memerintahkan militer untuk kembali ke tempat asal; (4) Melarang kedua negara bergabung dengan aliansi militer.
Tidak sedikit yang memandang perundingan ini sekedar diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek. Ini terbukti ketika perjanjian malah melahirkan permasalahan pelik tak lama setelah diteken. AS secara resmi mendukung pemerintahan Vietnam Selatan dengan memberikan banyak bantuan finansial dan militer untuk membendung pengaruh komunis di daratan Indochina, khususnya Vietnam. Akhirnya, setahun kemudian situasi semakin memanas. Kedua negara satu daratan itu melakukan perang besar yang yang didukung oleh raksasa-raksasa dunia, Cina-Soviet dan AS. Kondisi ini berjalan selama dua dekade. Seketika Indochina kembali menjadi medan pertempuran. Jutaan tentara dan rakyat sipil turun ke lapangan. Sampai akhirnya, perang berakhir pada 1975 dengan kemenangan komunisme dan kekalahan AS.
Editor: Windu Jusuf
