tirto.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran kementerian/lembaga mitra komisinya. Terlebih, pemerintah malah menggelontorkan anggaran untuk program yang melibatkan perusahaan milik staf khusus Presiden Jokowi.
“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring. Artinya realokasi ini belepotan,” kata Fikri via rilis pada Senin (20/4/2020).
Akhir Maret lalu, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi jilid 3 guna mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Salah satunya ialah dengan mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Sebagai aturan turunan, keluar Perpres No.54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN.
Akibat kebijakan ini, anggaran seluruh kementerian dan lembaga mitra Komisi X mengalami pemotongan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipotong Rp4,98 triliun; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipotong Rp1,09 triliun; Kementerian Pemuda dan Olahraga dipangkas Rp106,6 triliun. Total anggaran yang dipangkas mencapai Rp6,44 Triliun.
Tak cuma itu, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa pun ikut dipotong mencapai Rp23,6 triliun.
"Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR ini yang jadi bermasalah, sehingga kemudian Perpres nomor 54/2020 menjadi landasan untuk merombak APBN,” kata dia.
Belakangan, Istana mengeluarkan rilis bahwa pemerintah akan menggelontorkan anggran Rp405,1 triliun, salah satunya untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu prakerja. Ditargetkan ada 5,6 juta pemegang kartu yang masing-masing mendapat Rp1 juta untuk biaya pelatihan.
Mereka juga memperoleh Rp600 per bulan selama empat bulan dan Rp150.000 untuk mengisi survei di akhir program. Totalnya Rp3.550.000 untuk setiap pemegang kartu prakerja.
Sebagai pelaksana, pemerintah menunjuk 8 mitra perusahaan daring yang salah satunya adalah Ruang Guru, sebuah aplikasi pendidikan milik staf khusus presiden Adamas Belva Syah Devara. Menurutnya politikus PKS itu, programnya bernuansa nepotisme.
Fikri menuntut penjelasan atas kebijakan realokasi anggaran tersebut kepada pemerintah. Menurutnya pemotongan dan realokasi anggaran harus mempunyai tujuan yang jelas dan dilakukan dengan transparan dan bersih dari niat korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” tutupnya.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali
