tirto.id - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wiratno mengklaim pembangunan proyek wisata alam eksklusif di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur tidak melanggar kaidah konservasi. Sebab proyek berada dalam Zona Pemanfaatan Wisata: daratan 824 hektare dan bahari 1.584 hektare, dari total luas keseluruhan 173.300 hektare.
"Pengembangan wisata alam sangat dibatasi, hanya pada Zona Pemanfaatan tersebut. Ini prinsip kehati-hatian yang ditetapkan sejak dari perencanaan ruang kelola di TNK," ujar Wiratno dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).
TNK ditetapkan sebagai Cagar Biosfer pada 1977 dan Warisan Dunia pada 1992 oleh UNESCO, memiliki jumlah biawak komodo 2.897 ekor pada 2018 dan bertambah 125 pada 2019. Jumlah terbanyak berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca; sementara di Pulau Pasar hanya berjumlah 7, Giliran Motang hanya 69, dan Nusa Kode 91 ekor.
Sementara populasi biawak komodo di Loh Buaya hanya 66 ekor, atau 5 persen dari total populasi di Pulau Rinca. Menurut Wiratno, kurang lebih 15 ekor biawak komodo terlihat berkeliaran di areal proyek pembangunan wisata alam eksklusif.
Ia mengklaim, apabila dilindungi secara serius dan konsisten dengan meminimalisasi kontak satwa, "maka aktivitas wisata pada kondisi saat ini dinilai tidak membahayakan populasi biawak komodo di areal Lembah Loh Buaya seluas 500 Ha."
Lebih lanjut, ia mengatakan proyek pembangunan di Lembah Loh Buaya sudah berjalan 30 persen oleh KemenPUPR, ditargetkan rampung pada Juni 2021.
"Penataan tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang," imbuhnya.
Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Besar Aloysius Suhartim Karya menilai pembangunan proyek tersebut akan membuat biawak komodo rentan punah.
Sebab, menurutnya, Lembah Loh Buaya digusur untuk pintu keluar-masuk alat berat proyek. Sementara di sana lah komodo mencari makan, mengintai buruan, dan menghangatkan suhu tubuh.
"Kalau pemerintah serius ingin memutus mata rantai kemiskinan, bukan solusinya membangun itu, bangun dulu otak-otak masyarakat. Tidak bisa masyarakat dijadikan objek, mereka harus jadi subjek," ujarnya kepada Tirto, Senin (26/10/2020).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
