Kilas Balik Perolehan Suara PKB dari Era Gus Dur sampai Cak Imin

tirto.id - Partai Kebangkitan Bangsa resmi berkoalisi dengan NasDem dalam Pilpres 2024. Kerja sama politik ini ditandai dengan deklarasi Anies dan Cak Imin sebagai calon presiden dan wakil presiden pada 2 September 2023.

Koalisi dua partai ini sudah memenuhi syarat pencalonan karena sudah memenuhi ambang batas parliamentary threshold sebanyak 20 persen atau melebihi 115 kursi di DPR RI.

Saat ini NasDem memiliki 59 kursi, sementara PKB punya 58 kursi. Jika ditotal, maka koalisi ini punya 117 kursi di DPR RI. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah PKB mampu mendongkrak suara Anies yang menurut lembaga survei stagnan di posisi tiga?

Kilas Balik Masa Lalu PKB

Cikal bakal berdirinya PKB terjadi sehari setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan karena gelombang protes reformasi. Kala itu, warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk partai politik yang lahir dari rahim NU.

PKB resmi berdiri sejak dideklarasikan pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur didapuk menjadi Ketua Dewan Penasihat, sementara Matori Abdul Djalil menjadi Ketua Umum.

Sejak berdirinya PKB, partai ini telah dipimpin tiga orang Ketua Umum yaitu Matori Abdul Djalil 1998–2021, Alwi Shihab 2001–2005, dan Muhaimin Iskandar 2005–sekarang.

Tokoh sentral yang menjadi wajah PKB adalah Gus Dur. Dia berhasil membawa PKB menjadi partai penguasa karena dia terpilih menjadi Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999.

Di tahun 2005, PKB mengalami konflik internal dan terjadi silang sengketa kepengurusan antara kubu Gus Dur dan kubu Cak Imin.

Untuk menyelesaikan sengketa itu, kedua kubu saling gugat di meja hijau. Kubu Cak Imin berhasil memenangkan proses hukum. Sehingga Gus Dur tersingkir dari partai besutannya sendiri dan namanya pun memudar di panggung politik.

Cak Imin pun menjadi penguasa tertinggi sekaligus paling lama sejak tahun 2005. Dinamika organisasi yang pernah dilalui PKB kemudian membuat banyak orang membandingkan antara era Gus Dur dan era Cak Imin.

Perolehan Suara PKB dari Era Gus Dur Sampai Cak Imin

Dalam perjalanan PKB, partai ini telah mengikuti kontestasi Pemilu sebanyak lima kali yaitu pada 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada debutnya dalam Pemilu 1999, PKB hadir dengan cukup mengejutkan. Sebagai pendatang baru dia berhasil menduduki peringkat ketiga, kalah dari partai lama PDIP dan Golkar.

PKB berhasil mengantongi 13.336.982 jumlah suara nasional atau sama dengan 12,61 persen dengan perolehan 51 kursi di DPR RI. Kala itu, PKB semakin gemilang karena Gus Dur berhasil terpilih menjadi Presiden RI keempat.

Pada Pemilu 2004, pasca-lengsernya Gus Dur dari jabatannya, PKB masih mempertahankan peringkatnya meski mengalami penurunan suara. PKB mendapatkan 11.989.564 suara sama dengan 10,57 persen, dan memiliki 52 kursi di DPR RI.

Pada medio 2008, terjadi pergolakan di internal PKB, silang sengketa antara Gus Dur dan Cak Imin tampaknya sangat berpengaruh kepada perolehan suara mereka pada Pemilu 2009.

Pada Pemilu 2009, perolehan PKB melorot cukup jauh, bahkan hilang lebih dari setengahnya dibandingkan Pemilu sebelumnya. PKB hanya mendapatkan 5.146.122 suara atau 4,94 persen dengan perolehan 28 kursi, dan terjungkal di peringkat ketujuh.

Kemudian, di dua Pemilu selanjutnya yaitu 2014 dan 2019, PKB perlahan mulai mengembalikan posisinya, meski belum mampu kembali ke peringkat ketiga seperti dua periode awal kehadirannya.

Pada Pemilu 2014, PKB berhasil menduduki peringkat kelima dengan raihan 11.298.957 suara atau 9,04 persen dengan jumlah 47 kursi di DPR RI.

Perolehan suara kembali terkerek di Pemilu 2019, PKB masih bercokol di peringkat kelima dengan 13.570.097 suara atau 9,69 persen dengan 58 kursi di DPR RI.

Berikut ini adalah daftar lengkap perolehan suara, kursi, dan peringkat PKB selama periode 2004 hingga 2019.

• Pemilu 1999: 13.336.982 (12,61 persen); 51 kursi; peringkat ke 3
• Pemilu 2004: 11.989.564 (10,57 persen); 52 kursi; peringkat ke 3
• Pemilu 2009: 5.146.122 (4,94 persen); 27 kursi; peringkat ke 7
• Pemilu 2014: 11.298.957 (9,04 persen); 47 kursi; peringkat ke 5
• Pemilu 2019: 13.570.097 (9,69 persen); 58 kursi; peringkat ke 5

Profil PKB dan Sejarah Berdirinya

Lahirnya PKB tak bisa dipisahkan dari desakan warga Nahdliyin yang datang dari sejumlah wilayah untuk mendirikan partai politik. Pada 3 Juni 1998, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tahfidziyah PBNU. Rapat ini menghasilkan keputusan pembentukan Tim Lima yang bertujuan untuk mempersiapkan pembentukan partai politik baru.

Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), KH Said Aqil Siroj (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima secara resmi dibekali Surat Keputusan PBNU. Kemudian, pada 20 Juni 1998, Tim Lima juga diperkuat dengan mengantongi Surat Tugas dari PBNU.

Selanjutnya untuk membantu menjalankan tugas Tim Lima, PBNU juga membentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, H Abdul Aziz, H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Setelah menampung semua usulan dari warga NU, menginventaris serta merangkumnya, Tim Lima dan Tim Asistensi pada 22 Juni 1998 mengelaborasikan tugas mereka.

Pada tanggal 26-28 Juni 1998, Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Seperti dikutip laman resminya, pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Kala itu, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak langsung menyetujui pembentukan PKB. Pasalnya, jika NU mendirikan partai, maka isu pencampuran agama dan politik partai akan muncul.

Namun, setelah beberapa waktu memperhatikan kondisi politik Indonesia, dan memahami urgensi pembentukan partai politik baru, Gus Dur akhirnya menyetujui dan bersedia menginisiasi pendirian PKB.

Setelah persetujuan Gus Dur, sejumlah tokoh lain juga memberikan dukungannya seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Sehingga suara bulat dari tokoh-tokoh NU ini semakin memperlancar pembentukan partai baru.

Akhirnya, PKB resmi berdiri sejak dideklarasikan pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Gus Dur kala itu didapuk menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum.