tirto.id - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto memilih untuk tak berkomentar banyak soal kemungkinan ditawari Presiden Joko Widodo menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ia menilai hal tersebut adalah kehendak presiden.
"Kan kewenangannya di sana. Kalau ditawari nanti biar dipanggil sendirilah," ujar pria yang karib disapa cak Nanto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Pernyataan Cak Nanto itu menjawab pertanyaan awak media terkait kesediaan Cak Nanto menjadi menteri maupun wakil menteri bila Presiden Joko Widodo menawarinya.
Cak Nanto juga menjawab soal polarisasi kabinet setelah Partai Nasdem mendukung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menilai, Jokowi punya ketegasan sikap soal masalah internal kabinet. Akan tetapi, Sunanto memastikan kalau PP Pemuda Muhammadiyah tidak ikut campur.
"Kami sampaikan presiden punya ketegasan. Kalau sudah enggak nyaman, kalau misalnya sudah tidak sesuai, tentu pak presiden memiliki kewenangan untuk itu. Jadi kami tidak masuk, kami hanya mendiskusikan bagaimana bangsa ini dan proses demokrasi berjalan lancar, tepat waktu," kata Cak Nanto.
Komisaris Utama Istaka Karya itu menegaskan, Pemuda Muhammadiyah menyarankan agar kepemimpinan Jokowi selama dua periode tidak diganggu dengan isu-isu miring seperti perpanjangan atau penundaan masa jabatan. Ia berharap, Jokowi mau negarawan dan bertindak sesuai konstitusi.
"Kalau ada konstitusinya, saya mendukung pertama. Tapi karena enggak ada konstitusinya, maka harapannya pergantian ini berjalan dengan secara demokratis, dengan suasana persaingan yang memang sehat sesuai dengan moto kami fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan)," kata Cak Nanto.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
