tirto.id - Israel secara brutal terus melakukan serangan ke Jalur Gaza sejak perang melawan Hamas dimulai pada Sabtu (7/10/2023). Banyak pihak mempertanyakan kenapa Palestina tidak mempunyai tentara yang seharusnya bisa digunakan untuk melawan pendudukan Israel.
Hamas menembus tembok pembatas Gaza-Israel pada Sabtu (7/10). Mereka melewati perbatasan Gaza dan masuk ke pemukiman terdekat serta instalasi militer Israel. Hamas menyebutnya sebagai Operasi Badai Al-Aqsa, dan menjadi konflik pertama di wilayah Israel yang terjadi sejak 1948.
Tak ayal, serangan mendadak Hamas membuat militer Israel kaget dan bak kecolongan. Mereka lantas melakukan serangan balasan ke wilayah Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Tiga Rumah Sakit (RS) di Gaza menjadi sasaran amukan Israel pada Jumat, 10 November 2023. Salah satunya adalah RS al-Shifa.
Militer Israel mengklaim RS tersebut dijadikan lokasi menuju jaringan terowongan milik Hamas dan perlu dibom. Meskipun beberapa kali dibantah Hamas dan pihak RS, serangan bom Israel terus menghujani RS dan sekitarnya.
"Rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang lebih aman dan mereka yang membutuhkannya harus percaya bahwa rumah sakit adalah tempat berlindung dan bukan tempat perang," ujar Martin Griffiths, Kepala Urusan Bantuan dan Kemanusiaan PBB.
Dalam catatan OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) atau Kantor PBB untuk Kemanusiaan, 10.800 warga tewas berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza hingga hari Sabtu, 11 November 2023.
Sedangkan pihak Israel merevisi jumlah korban tewas akibat serangan Hamas menjadi 1.200 orang.
Apakah Palestina Mempunyai Tentara?
Palestina selama ini memang tidak memiliki pasukan angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara.
Kendati demikian, mereka mempunyai pasukan keamanan paramiliter yang dibentuk oleh Otoritas Nasional Palestina atau Palestinian National Authority (PNA), yakni Pasukan Keamanan Nasional Palestina atau Palestinian National Security Forces
Menurut Perjanjian Oslo tahun 1993, Pasukan Keamanan Nasional Palestina hanya beroperasi di wilayah yang dikuasai PNA.
Mulai tahun 2003, pasukan ini melebur menjadi Dinas Keamanan Palestina. Tugasnya termasuk penegakan hukum yang bersifat umum. Hingga tahun 2007, Pasukan Keamanan Nasional Palestina terdiri dari 42.000 tentara.
Dalam prakteknya, Israel terus membatasi ukuran, persenjataan, dan struktur pasukan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati bersama PNA.
Seperti dilaporkan Welcome to Palestine, Israel juga mempunyai hak untuk melakukan peninjauan terhadap calon anggota dan memiliki kewenangan untuk tidak memberikan persetujuan jika diperlukan.
Sementara Hamas yang menguasai Gaza juga mempunyai sayap militer bernama Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Mereka dibentuk tahun 1990-an dan menjadi gerakan perlawanan bersenjata terhadap Israel.
Namun demikian, sejumlah negara memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris, semisal Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan Jepang.
Pemimpin Brigade Izz ad-Din al-Qassam saat ini adalah Marwan Issa. Mereka bertekad membebaskan Palestina dan memulihkan hak-hak rakyat Palestina.
Pada era 1960-an, Palestina juga pernah memiliki Tentara Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Army (PLA), sayap militer Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO).
PLA dibikin berdasarkan hasil KTT Liga Arab 1964 di Alexandria, Mesir, dengan misi utama memerangi Israel.
New York Times memberitakan, ketika PLO di bawah kontrol Yasir Arafat pada tahun 1969, PLA justru jatuh ke tangan para gerilyawan. Dengan kata lain, Yasser Arafat belum mampu menjalankan kontrol penuh terhadap PLA yang beranggotakan 8.000 tentara.
Komandan PLA, Brigjen Abdel Razzak al-Yahya menyatakan bahwa mereka harus tetap berada di atas struktur komando sebagai tentara reguler rakyat Palestina.
Penulis: Beni Jo
Editor: Dipna Videlia Putsanra
