Kemlu RI Imbau WNI Menunda Bepergian ke Bangladesh

Kementerian Luar Negeri RI menilai, konflik dalam negeri tersebut tengah memanas sehingga disarankan menunda bepergian ke Bangladesh hingga situasi membaik.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 6 Aug 2024 11:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Seorang pengunjuk rasa yang terluka dibawa untuk perawatan di Rumah Sakit Dhaka Medical College selama bentrokan dengan polisi dan pengunjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, pada 4 Agustus 2024, untuk menuntut keadilan bagi para korban yang ditangkap dan dibunuh dalam kekerasan nasional baru-baru ini selama protes anti-kuota . Jumlah korban tewas akibat bentrokan pada tanggal 4 Agustus antara pengunjuk rasa Bangladesh yang menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan pendukung pro-pemerintah meningkat menjadi sedikitnya 97 orang, kata polisi dan dokter. Zabed Hasnain Chowdhury/NurPhoto)TIDAK GUNAKAN PRANCIS/reuters

tirto.id - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, meminta seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak bepergian ke Bangladesh, imbas eskalasi konflik yang kian memanas.

"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," kata Judha dalam keterangan pers, Selasa (6/8/2024).

Situasi Bangladesh kembali memanas setelah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak Juli 2024 lalu membuat Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mundur dari jabatannya setelah 20 tahun berkuasa. Kerusuhan sempat terjadi sejak Minggu (4/8/2024) waktu setempat dan menewaskan 98 orang serta ratusan orang luka-luka dalam kerusuhan tersebut.

Kerusuhan di Bangladesh berawal ketika bentrok antara aktivis mahasiswa dengan polisi dan demonstran pro-pemerintah pada akhir bulan lalu. Pemberontakan dipicu kemunculan sistem kuota yang memberikan akses 30 persen pegawai negeri untuk anggota keluarga veteran kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 melawan Pakistan. Sistem ini ditentang karena menguntungkan Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina. Penolak mendesak agar sistem prestasi diterapkan sebagai pengganti sistem kuota.

Judha melaporkan belum ada WNI di Bangladesh yang menjadi korban hingga saat ini. Mengutip dari catatan lapor diri di Kementerian Luar Negeri, ada 577 WNI yang bermukim di Bangladesh.

"Jumlah WNI di Bangladesh tercatat dalam sistem lapor diri sebanyak 577 WNI. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Bangladesh," kata dia.

Judha menyebut bahwa pihak KBRI Bangladesh juga menyiapkan rumah aman atau safe house bagi WNI setempat untuk berlindung. Hal itu dilakukan bila eskalasi konflik di Bangladesh kian parah.

"KBRI siapkan safe house dan bisa diakses WNI jika situasi memburuk," kata dia.

Pihak Kementerian Luar Negeri saat ini meningkatkan kondisi kedaruratan di Bangladesh dari Siaga III menjadi Siaga II.

"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi keamanan terkini di Bangladesh, KBRI Dhaka telah meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III menjadi Siaga II," dikutip dari laman resmi Kemlu.go.id.

Para WNI yang saat ini sudah bermukim di Bangladesh diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Khawatir terhadi kerumunan massa akibat demonstrasi yang berlangsung setiap hari.

"Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi," tulis Kementerian Luar Negeri.

Para WNI juga diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka.

"Dalam kondisi darurat, segera laporkan kondisi kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka.⁠ ⁠KBRI Dhaka: (+880) 1614444552,⁠ ⁠Direktorat Perlindungan WNI Kemlu: (+62) 812 9007 0027," tulis Kementerian Luar Negeri.