tirto.id - Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno menyatakan kementeriannya telah menyiapkan tiga strategi untuk menyukseskan langkah pemerintah dalam melakukan akuisisi terhadap 51 persen saham PT Freeport Indonesia.
"Jika ditugasi Pemerintah untuk membeli 51 persen saham Freeport, Kementerian BUMN siap. Opsi-opsi sudah ada," kata Harry di Kantor Kementerian BUMN Jakarta pada Selasa (11/4/2017).
Seperti dilansir Antara, Harry mengungkapkan terdapat tiga skema strategi yang bisa dijalankan di bawah koordinasi Kementerian BUMN di proses akuisisi tersebut.
Dia menjelaskan strategi pertama di pengambilalihan 51 persen saham Freeport itu bisa dilaksanakan melalui pembentukan Holding BUMN Tambang.
Perusahaan-perusahaan negara yang sudah siap terlibat di pembentukan Holding BUMN Tambang itu ialah PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk. Di holding itu Inalum diproyeksikan berperan sebagai perusahaan induk.
"Dengan pembentukan Holding BUMN Tambang, maka aset perusahaan semakin meningkat sehingga memberikan rasio leverage yang lebih tinggi," ujar Harry.
Strategi kedua, Harry melanjutkan, ialah akuisisi saham itu melibatkan pendanaan yang bersumber dari Bank-Bank BUMN. Di dalam skema ini, ada kemungkinan pembentukan konsorsium bersama perusahaan asuransi dan dana pensiun milik negara.
"Saya kira konsorsium Bank BUMN sangat mampu untuk membiayai pembelian saham Freeport. Bank-bank BUMN juga berpengalaman ikut membiayai Medco untuk membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT)," ujar Harry.
Sedangkan skema strategi ketiga, menurut Harry, adalah PT Inalum akan disiapkan menjadi induk Holding BUMN yang akan menerbitkan obligasi untuk mencari pendanaan bagi proses akuisisi saham Freeport.
"Tiga skema ini siap kami gunakan, tinggal menyesuaikan saja (dengan kebutuhan)," kata Harry.
Kemampuan BUMN menurut Harry tidak perlu diragukan karena BUMN memiliki total aset yang mencapai Rp5.600 triliun. Pendapatan semua BUMN juga mencapai Rp2.000 triliun dan belanja modalnya kini tercatat membukukan nilai Rp250 triliun.
Ia mencontohkan, PT Pertamina (Persero) saja dalam 5 tahun mengalokasikan dana investasi hingga sekitar Rp300 triliun.
Meski begitu, ia menambahkan kepastian mengenai penggunaan salah satu dari tiga strategi tersebut tetap menunggu keputusan resmi pemerintah berdasar hasil negosiasi bersama Freeport yang ditargetkan usai pada Oktober 2017 mendatang.
"Kalau Pemerintah memutuskan pembelian menggunaan dana APBN tidak masalah. Demikian juga kalau diserahkan kepada BUMN, kami siap," kata Harry.
Oleh sebab itu, sebagai langkah persiapan, Harry mengimbuhkan, pemerintah melakukan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang holding BUMN Tambang, termasuk berkonsultasi dengan Komisi VI DPR RI.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
