tirto.id - Kementerian Keuangan akan mempercepat proses pencairan dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik untuk penanganan bencana. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan rencana itu sudah dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
"Kami sudah berkoordinasi, komunikasi dengan K/L terkait agar segera transfer dan kami selesaikan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) agar ada afirmasi dan relaksasi persyaratan," ujar Mardiasmo di kompleks DPR Jakarta pada Senin (10/9/2018).
Mardiasmo mengatakan, PMK itu disiapkan tidak hanya untuk kepentingan bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami akan mencoba di dalam pembahasan APBN 2019 selama untuk bencana, pencairan DAK fisik dipercepat. Ini barangkali yang jadi kemudahan yang terdampak agar DAK fisik berjalan," ujar Mardiasmo.
Ia mengatakan, masih ada sebanyak Rp916,3 miliar DAK fisik untuk tahun anggaran 2018 yang masih belum disalurkan. Lalu, ada DAK non-fisik sebesar Rp826 miliar yang belum disalurkan juga.
Mardiasmo mengatakan DAK non-fisik itu berupa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Untuk tunjangan khusus guru dan tunjangan tambahan penghasilan guru ini hati-hati karena ini by address, jadi harus rigid. Kalau ada rekomendasi ya disalurkan," ujar Mardiasmo.
Sementara itu, ada Dana Desa per 4 September masih sekitar Rp368 miliar yang belum disalurkan. Mardiasmo, mengatakan DAK dan Dana Desa yang belum disalurkan akan segera diberikan untuk menangani gempa di NTB.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Alexander Haryanto
