Kemenhub Targetkan 60 Persen Warga Jakarta Pakai Transportasi Umum

tirto.id - Kementerian Perhubungan menargetkan 60 persen masyarakat Jakarta akan menggunakan transportasi umum pada 2029.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin masyarakat Jakarta ke depan mobilitasnya seperti masyarakat di Tokyo, yang lebih memilih menggunakan angkutan umum massa, daripada angkutan pribadi. Saat ini, baru 40 persen masyarakat yang menggunakan angkutan umum untuk mobilitas.

"Itu yang kita dedikasikan. Itu enggak bisa kita lakukan sendiri. Harus pemerintah dan swasta join untuk mikirin supaya 2029 itu tercapai," ujar Budi dalam acara Infrastructure-LED Large Scale Development di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia menyadari untuk mencapainya membutuhkan peningkatan kualitas angkutan massa dari sisi ketepatan waktunya, ramah lingkungan, dan tentu murah. Menurutnya pemerintah tidak dapat sendiri untuk membangun itu.

Target tersebut menjadi mustahil ketika masing-masing pihak baik pemerintah dan swasta mengedepankan ego sektoral, termasuk pihak yang memiliki tanah.

Selanjutnya, Budi menyebutkan pemerintah tengah mengedepankan konsep pengembangan kawasan yang diintegrasikan dengan sistem transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD), sebagai solusi meningkatkan minat masyarakat bertransportasi umum dan menekan volume kemacetan kota-kota besar, khususnya Jakarta.

"TOD adalah suatu konsep kota masa datang, di mana transportasi massal menjadi andalan dan dengan transportasi massal itu diharapkan kemacetan akan berakhir. Nah, ini saat-saat paling penting kita membahas TOD," terangnya.

Ada beberapa aspek bisnis, teknik, arsitektur, dan legalitas, yang pemerintah sedang siapkan dalam mewujudkan TOD yang baik. "Satu sisi TOD itu bermakna untuk membuat satu sinergi simplifikasi dari pada antarmoda, tapi di situ juga titik bisnis yang paling baik," ungkapnya.

Saat ini, TOD itu contohnya seperti yang ada di Tanah Abang, yang mana terdapat stasiun kereta api Tanah Abang dan disediakan bus Trans Jakarta untuk kemudian penumpang kereta api melanjutkan perjalanan ke tujuan lainnya.

"Nantinya, dari Dukuh Atas, Ratu Plaza, terus ada Kejaksaan Agung itu banyak sekali TOD, ada 10 MRT, 5 LRT," sebutnya.

Dibutuhkan suatu komitmen untuk mengintensifkan titik-titik TOD yaitu dengan memaksimalkan cakupan bangunan (building coverage). "Supaya apa? Orang habis itu dia jalan ke tempat-tempat itu tidak menggunakan apa-apa lagi," kata dia.

Untuk membangun TOD, pemerintah telah memberikan guidance untuk Pemerintah Daerah, seperti Jakarta, Palembang, Surabaya yang memiliki kepadatan lalu lintas. Sehingga tidak diperlukan aturan Kemenhub khusus.

"Mereka sendiri harus sadar karena dari kepadatan building coverage itu, dia juga akan mendapatkan pengurangan kemacetan, dia akan mendapatkan tax, masyarakat mendapatkan kenikmatan tidak perlu jalan jauh. Jadi, menyadarkan masyarakat untuk mengerti tentang TOD itu manfaatnya banyak sekali," jelasnya.