tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengalami dilema dalam menentukan tarif tol Trans Jawa yang murah bagi pengguna tapi tidak merugikan pengembang.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan pemerintah tak dapat begitu saja membuat tarif Tol Trans Jawa menjadi murah karena dapat berdampak pada tingkat pengembalian yang diterima swasta.
Pemerintah, kata Budi, tengah mengupayakan agar penyesuaian tarif tol tidak merugikan masyarakat maupun pengusaha.
"Persoalan diskusi kami dengan presiden bagaimana memberikan harga yang terjangkau tapi pengusaha nggak boleh dikorbanin?" ucap Budi kepada wartawan usai rapat koordinasi teknis Balitbang Kemenhub di Hotel Aryaduta Jakarta pada Selasa (19/2/2019).
Budi mencontohkan alternatif solusi yakni dengan memperpanjang hak konsesi bagi pengembang.
"Dia (pengusaha) bisa mendapatkan hak konsesi yang berbeda. Misalnya dari 25 tahun jadi 26 atau seterusnya kalau kita mau subsidi tol itu," lanjut Budi.
Persoalan infrastruktur ini sempat menjadi serangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Sandi kepada Jokowi selaku petahana pada debat kedua Capres, Minggu malam kemarin. Prabowo menilai proyek infrastruktur Indonesia memakan biaya yang tinggi sehingga pengembaliannya juga sulit.
Menanggapi hal ini Budi menjelaskan, kehadiran pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebab jika pemerintah berusaha memenuhinya sendiri, maka APBN yang dimiliki tidak akan cukup.
Padahal menurutnya, infrastruktur seperti jalan Tol Trans Jawa dibutuhkan oleh masyarakat. Sama halnya dengan Kalimantan yang ia klaim membutuhkan infrastruktur serupa.
"Kalau saya kemarin pulang datang ke Kayong, Singkawang, Kalimantan mereka butuh fasilitas dan butuh sekarang. Kalau dari APBN saja ya gak mungkin," ucap Budi.
Karena itu, Budi menilai konsep pembangunan yang menggandeng swasta memang menjadi pilihan yang tak terelakkan. Seperti misalnya penerapan Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada Trans Jawa.
Hanya saja Budi mengingatkan bahwa ada imbal hasil yang harus diterima perusahaan. Sehingga Trans Jawa seolah-olah menjadi mahal lantaran mengakomodir investasi yang diberikan swasta. Namun, menurutnya hal itu dapat dimaklumi sebagai hasil dari tersedianya sebuah infrastruktur.
"Tentu mesti ada rate of return-nya. Kalau kita mikir ujung-ujungnya aja tol mahal ya bukan solusi," ucap Budi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Agung DH
