tirto.id - Kementerian Dalam Negeri akan mengawal penyelesaian masalah tapal batas wilayah Provinsi Papua Barat hingga tuntas.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Papua Barat Eko Subowo - yang juga Direktur Jendral Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri - di Manokwari, Kamis (11/5/2017), mengatakan, masalah dan agenda penyelesaian masalah tersebut sudah dibahas mendalam pada rapat kerja bupati di Manokwari Februari lalu.
"Saya sudah sampaikan kepada bapak gubernur dan wakil gubernur terpilih. Cukup banyak pekerjaan yang harus dikejar, termasuk itu (penyelesaian tapal batas)," kata Eko.
Direktur Jendral Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri ini, mengutarakan, sesuai hasil Raker bupati seharusnya ada pertemuan lanjutan pada akhir April lalu. Pertemuan tersebut rencananya akan berlangsung lebih teknis yang mempertemukan bupati/walikota yang wilayahnya saling bersinggungan.
Pertemuan tersebut harus diundur karena masih perlu menyesuaikan peta wilayah yang dimiliki pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kita sudah melakukan pertemuan bersama Kemendagri, terjadi tumpang tindih antara peta kita dengan Kemendagri punya. Kita sudah sesuaikan dan tinggal atur waktu untuk pertemuan antar daerah," kata Eko.
Menurut Eko, saat ini sudah ada peta tinggal wilayah Papua Barat. Setelah kembali ke Kemendagri, ia akan melakukan supervisi atas penyelesaian masalah yang dihadapi seluruh Kabupaten/Kota Papua Barat tersebut.
Ia menambahkan, selain tapal batas, agenda yang harus segera dituntaskan gubernur baru yakni pembentukan BUMD pengelola gas alam cair yang akan diperoleh dari LNG Tangguh.
Perekrutan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pun menurutnya harus terus dikawal agar berlangsung lancar dan dapat bekerja secara baik.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
