tirto.id -
Kasus korupsi di lingkungan Kemenag menggurita sampai ke daerah. Kasubag Kepegawaian Kantor Wilayah Kemenag NTB juga pernah diciduk KPK karena mengutip dana rehab masjid di 13 wilayah. Dari pungli itu, mereka mendapatkan lebih dari Rp 100 juta.
Akutnya kasus korupsi di Kemenag tergambar dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 12 September 2018. Menurut data itu terdapat 2.357 PNS yang terlibat korupsi. Ironisnya Kemenag menjadi salah instansi kementerian yang paling banyak menyumbang koruptor setelah Kementerian Perhubungan. Total per data itu diluncurkan ada 14 PNS di Kemenag yang terjerat kasus korupsi. Hanya berselisih dua orang dengan Kemenhub yang menyumbang 16 koruptor.
Pertanyaannya apakah kasus korupsi yang menjerat Romahurmuziy akan dibicarakan dalam debat yang mempertemukan Ma'ruf Amin versus Sandiaga Uno di The Hotel Sulta Jakarta malam ini? dan mengapa ia harus dibicarakan?
Debat ketiga malam ini akan membahas seputar isu pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial budaya yang memiliki benang merah dengan Kemenag: pendidikan dan agama. Ditambah lagi, Romahurmuziy sang tertuduh adalah salah satu petinggi koalisi Jokowi-Maruf.
Sandiaga Tak Akan Menyinggung
Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad menduga Sandiaga tak akan membahas kasus korupsi yang menjerat Romahurmuziy. Ia menilai kasus Romahurmuziy tidak relevan dengan tema debat. Meski sebenarnya kita tahu Kemenag juga mengurus urusan pendidikan, agama, dan sosial.
"Saya pikir bahwa hal-hal seperti ini tidak akan diangkat oleh Sandiaga. Karena ini enggak ada hubungannya dengan soal debat nanti," kata Sufmi saat dihubungi wartawan Tirto, Minggu (17/3/2019) pagi.
Selain itu, kata Sufmi, pihaknya justru merasa prihatin dengan kasus yang menimpa Romahurmuziy. Menyinggung kasus Rommy menurutnya sama saja mengeksploitasi masalah seseorang. "Selain itu kita negara hukum yang menjunjung dan menganut asas praduga tak bersalah. Jadi biarkan hukum berjalan," katanya.
Punya Relevansi
"Harusnya dibahas, karena ini menyangkut sumber daya manusia yang mengurusi bidang pendidikan dan keagamaan," kata Misbah saat dihubungi wartawan Tirto, Minggu pagi.
Berdasar data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang dihimpun oleh FITRA, setidaknya hingga 2018, korupsi ASN di tingkat pusat kementerian dan lembaga mencapai 98 orang. Kementerian Agama menyumbang ASN koruptor nomor dua setelah Kementerian Perhubungan.
Ma'ruf Siap
"Jadi kurang lebih jawabannya tak akan berbeda. Enggak ada masalah. Sudah disiapkan oleh abah."
Pengajar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai jika Sandiaga membahas isu korupsi di Kementerian Agama maka hal ini justru akan menguntungkan Ma'ruf Amin karena jawaban pasti sudah disiapkan.
"Jika Sandi menyerang dengan kasus Romy. KH. MA justru sangat enak menjawabnya. Bahwa dalam pemerintahan Jokowi penegakkan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Terbukti Romy salah satu Ketum partai koalisinya saja terjerat kasus hukum," katanya.
"Solusi dan janji dari KH. MA juga bisa membantah bahwa penegakkan hukum akan terus digalakan walaupun harus menyasar para politisi dari partai pendukungnya atau dari kalangan orang dekatnya," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Jay Akbar