tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan menyebut kekacauan yang terjadi di Palu, Donggala, dan sekitarnya sebagai penjarahan dan bentuk kejahatan. Menurutnya, kekacauan itu adalah efek dari kepanikan akibat kelaparan.
Hal ini disampaikan oleh Tito ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta. Tito menegaskan, situasi yang terjadi di Palu dan sekitarnya tak layak disebut sebagai penjarahan. Meski diketahui ada pasar swalayan yang barang dagangannya diambil tanpa membayar.
"Bukan penjarahan, mereka itu lapar," kata Tito hari Senin (1/10/2018).
Mantan Kapolda Papua ini menuturkan, penyelesaian secara hukum tidak akan menyelesaikan masalah. Intinya harus ada bantuan logistik karena masyarakat memang terdampak krisis bahan pangan paska gempa dan tsunami. Meski begitu, ia berharap masyarakat tak mengambil barang apapun selain bahan makanan dan minuman.
"Kita akan meningkatkan pengamanan, tapi sebetulnya solusinya bukan kita melakukan kekerasan kepada masyarakat. Tetap kita imbau mereka untuk mengindahkan hukum. Tapi persoalan utamanya adalah mereka panik karena takut kekurangan logistik makanan dan BBM," ucapnya.
Hingga hari ini, logistik terus dikirimkan oleh pemerintah melalui pesawat Hercules dari Makassar, Balikpapan, dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Bahan bakar pun sudah mulai dikirimkan mulai hari ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memastikan tidak ada penjarahan di beberapa toko serba ada dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di lokasi terdampak gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
"Bandara kondisi runtuh, tidak ada yang menunggu, listrik mati. Halaman bandara buat pengungsi. Ada toko di bandara yang rusak akibat gempa, makanan dan minuman berhamburan kemudian diambil masyarakat. Jadi, bukan penjarahan, saya melihat kejadian itu," kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (30/9/2018).
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yandri Daniel Damaledo
