tirto.id - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembagian jutaan sertifikat tanah merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan reforma agraria.
Hal itu ia sampaikan dalam menanggapi pertanyaan soal strateginya untuk mewujudkan reforma agraria di segmen ketiga Debat Kedua Capres 2019, Minggu (17/2/2019) pukul 20.00 WIB di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.
"Dua tahun ini kita telah membagikan 5 juta sertifikat di tahun 2017 kepada rakyat dan pada 2018 kita bagikan lebih dari 7 juta. Untuk apa? Ini sebetulnya agar mereka memiliki hak hukum atas tanah," ujar Jokowi.
Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan ketimpangan agraria konflik dan kemiskinan di pedesaan.
Menurut Jokowi, status hukum yang jelas terhadap tanah melalui sertifikat, bisa digunakan warga untuk mengakses sektor ekonomi.
"Mereka bisa gunakan untuk jaminan untuk agunan, untuk akses permodalan ke bank," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tak hanya memberi sertifikat tanah kepada warga, guna mencapai tujuan reforma agraria, Jokowi juga berjanji untuk menyelesaikan targetnya membagikan 12,7 juta hektar tanah kepada rakyat.
"Dalam dua tahun ini kita telah membagikan konsesi-konsesi baik untuk masyarakat adat, untuk petani, nelayan. Dua tahun telah kita bagikan konsesi sebesar 2,6 juta hektar dari 12,7 juta hektar yang kita siapkan," kata Jokowi.
Selain membagikan tanah, menyediakan sertifikat, Jokowi juga menjanjikan untuk mendampingi warga agar dapat memanfaat lahan yang sudah dibagikan."Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah yang sudah kita berikan ini menjadi produktif ada yang mereka tanami kopi, buah dan jagung," kata Jokowi.
Debat Capres 2019 ini mengusung tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Terdapat tujuh panelis dalam debat kedua ini, yaitu Rektor ITS Profesor Joni Hermana, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati, Rektor IPB Arif Satria, juga ahli pertambangan ITB Profesor Irwandy Arif.
Selain itu, pakar energi Ahmad Agustiawan, pakar lingkungan Undip Sudharto P. Hadi, dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria Dewi Kartika juga terlibat sebagai panelis.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan mutu dalam debat kedua, dengan cara tidak menyodorkan kisi-kisi debat kepada kedua kandidat.
Debat kedua ini memiliki jumlah segmen yang sama dengan debat sebelumnya, enam segmen.
Editor: Agung DH
