tirto.id - Presiden Jokowi meminta para pejabat daerah untuk melakukan pencegahan dalam perencanaan anggaran. Dia menyinggung kisruh KUA PPAS DKI Jakarta sebagai contohnya.
"Di DKI yang namanya anggaran 57.000. Kalau ada 1,2,3 segera cepat diingatkan. Gak mungkin ngontrol segitu banyak gubernur walikota. Diingatkan awal-awal," kata Jokowi di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Mantan Walikota Solo itu juga menitipkan pesan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk ikut mencegah kesalahan. Presiden meminta aparat penegak hukum langsung memperbaiki kesalahan sehingga tidak perlu sampai ranah penindakan.
"Diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Benarkan dong. Jangan ditunggu keliru terus dikerjakan baru setelah rampung ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus diakhiri," tegas Jokowi.
Di saat yang sama, Jokowi juga meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan. Ia tidak ingin ada penindakan tanpa ada niat jahat. "Kalau tidak ada mens rea, tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari," Kata Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi seluruh pimpinan daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Sejumlah menteri kabinet kerja terlihat hadir dalam acara yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Selain itu hadir pula Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Putranto, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johny Plate, Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
