tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin 4 menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi saksi perselisihan hasil pemilihan (PHPU) akan hadir dalam persidangan yang akan digelar pada Jumat (5/4/2024).
Dirinya menyampaikan bahwa keempat menterinya yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini akan hadir ke MK karena telah menerima undangan secara resmi lembaga peradilan tersebut.
"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2024).
Dirinya memberi sejumlah arahan kepada para menteri yang dipanggil oleh MK. Jokowi meminta agar para menteri menjelaskan duduk perkara sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing dari mereka.
"Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja" katanya.
Meski beri arahan, dia tak ingin mengomentari ataupun berspekulasi terhadap para menterinya nanti ketika di MK. Menurutnya, segala yang terjadi di MK berada di luar wilayah kendalinya.
"Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK," kata dia.
Sebelumnya MK, melalui Hakim Ketua sekaligus pimpinan sidang PHPU, Suhartoyo, akan memanggil 4 menteri dan satu lembaga penyelenggara Pemilu yaitu DKPP terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Ia mengatakan, keterangan kelima pihak itu dikategorikan penting untuk didengar saat sidang sengketa Pilpres 2024. Menurut Suhartoyo, MK tak hanya memfasilitasi permohonan Anies-Imin maupun permohonan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan pemanggilan tersebut.
Menurut dia, pemanggilan para pembantu Jokowi serta DKPP itu merupakan hasil rapat para hakim konstitusi pada Senin ini.
Suhartoyo mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan kepentingan delapan hakim konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024 ini.
“Ini semata-mata untuk kepentingan para hakim. Dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sesungguh kami tolak,” kata Suhartoyo dalam persidangan di MK pada Senin (1/4/2024).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
