tirto.id -
Menindaklanjuti rencana itu, pada rapat di Istana Negara Jokowi meminta beberapa kepala daerah yang hadir seperti Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Tangerang Selatan bisa segera merealisasikan rencana tersebut.
Ia menargetkan, dalam waktu 10 tahun, masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Jabodetabek dapat segera teratasi.
"Kami ingin mempercepat pembangunan transportasi massal di Jabodetabek, plus juga penataan tata ruang, pemukiman, sanitasi, air bersih, semuanya. Kita putuskan dalam jangka waktu 10 tahun kita selesaikan dengan investasi Rp571 triliun," ujar Jokowi di Stasiun MRT Bundaran HI, Selasa (19/3/2019).
Menurut Jokowi, jumlah investasi tersebut bisa tercapai dengan kerjasama yang intensif antara pemerintah pusat serta pemerintah provinsi dan kota di Jabodetabek.
Bahkan, tak hanya pemerintah, swasta juga bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi di Jabodetabek.
"Pemprov siap, pemerintah pusat juga (siap), swasta juga akan dilibatkan," ucap mantan walikota Solo tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengelolaan baru itu akan dikoordinasikan oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk soal investasi di bidang transportasi publik.
Ia juga mengatakan entitas tersebut bisa berbentuk badan usaha induk yang membawahi beberapa badan usaha milik daerah di masing-masing kota.
"Rencana kita mau bentuk holding untuk konsolidasi di mana Jakarta jadi mayoritas dan pembagunan dilakukan oleh BUMD," tutur mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.
Dengan demikian, kata dia, proses integrasi transportasi di Jabodetabek dapat berlangsung lebih mudah dan cepat tanpa perlu terbentur dengan masalah birokrasi.
"Jadi enggak terbatas wilayah kalau BUMD dibangun, Depok bisa Bogor bisa," imbuh Anies.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
