tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar segala hal ilegal ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal itu merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa ada aliran dana ilegal untuk kepentingan pemilu pada parpol tertentu.
"Ya semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum," kata Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).
Jokowi pun menjawab soal instruksi kepada penegak hukum tentang pemilu jujur dan adil. Ia berharap semua pihak mau menindak sesuai aturan.
"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada. Sudah," kata Jokowi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui, PPATK menelusuri transaksi dana kampanye ilegal mencapai triliunan rupiah. Dana tersebut melibatkan banyak rekening di luar rekening penampungan dan dana kampanye.
Ivan mengatakan, PPATK pun sudah berkoordinasi dengan penegak hukum lantaran ada potensi dugaan pencucian uang.
"Jika kami serahkan ke APH tentunya karena ada dugaan TPPU," ucap Ivan kepada reporter Tirto.
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta temuan dana kampanye ilegal untuk diperjelas. Ia ingin ada kepastian kebenaran informasi tersebut atau tidak.
"Saya kira kalau mencurigakan dibuat terang saja, sebenarnya ada atau tidak," ungkap Ma'ruf Amin di acara Hari Pekerja Migran Internasional di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Menurut Ma'ruf, penegakan hukum harus dilakukan apabila memang benar ditemukan dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana.
"Kalau ada yang mencurigakan diusut saja secara tuntas seperti apa. Kalau melanggar ya ditindak seperti apa. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan yang mencurigakan," tutur Ma'ruf.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Anggun P Situmorang
