tirto.id - Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan kembali bersua dalam debat keempat Pilpres 2019. Debat yang akan diselenggarakan pada Sabtu (30/3/2019) di Jakarta ini salah satunya akan mengangkat persoalan pemerintahan, selain pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Menurut Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana, dibanding pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, kemungkinan isu pemerintahan tak akan terlalu menarik minat masyarakat.
Maksudnya, kecil kemungkinan isu pemerintahan akan membuat seseorang memilih paslon tertentu yang gagasannya dirasa paling memuaskan.
"Isu ini enggak seksi di publik karena yang menikmati hanya elite politik," kata Aditya dalam diskusi 'Siapa Tersengat Debat Keempat' di Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Meski demikian, tentu saja isu pemerintahan harus jadi perhatian serius para capres, terutama perkara reformasi birokrasi yang hingga kini belum sempurna. Sorotan Aditya terutama terkait jual beli jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan.
Kasus yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy adalah salah satu bukti terkini bahwa masih ada praktik jual beli jabatan meski reformasi telah berjalan 20 tahun lebih. Menurut Aditya praktik seperti ini masih banyak terjadi di kementerian serta kantor-kantor pemerintahan dari pusat hingga daerah.
Praktik jual beli jabatan ini juga dipengaruhi faktor elite partai, katanya. Lebih tepatnya: kongkalikong antara menteri yang berasal dari unsur partai dengan elite di partai.
"Di titik itu juga menurut saya, ketika menterinya berasal dari parpol, ada 'kongkalikong' posisi," kata Aditya.
Praktik inilah yang mesti dibereskan capres-cawapres terpilih, dan setidaknya dalam debat nanti baik Jokowi dan Prabowo mengemukakan apa gagasan mereka untuk mengatasi itu. "Konkritnya mau melakukan apa?" tegas Aditya.
Harapan serupa disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Salim Said. Dia ingin dua capres menjelaskan apa solusi konkret mereka memperbaiki sistem politik di Indonesia. Tegasnya: sistem politik yang tak lagi memberikan ruang sedikitpun pada praktik KKN.
"Syarat pertamanya adalah kesadaran bahwa pemilu adalah memilih orang-orang yang menentukan nasib dan keturunan kita," ucap Salim.
Menurut Salim, selama praktik-praktik ini tak juga bisa diberantas presiden terpilih dan segala kekuasaan yang ada di tangannya, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat karena yang memimpin mereka adalah orang yang tak kompeten.
Jokowi Memaparkan Capaian, Prabowo Bicara Solusi
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Rian Ernest, mengatakan kalau dalam debat nanti Jokowi akan banyak menceritakan apa yang sudah ia lakukan dalam lima tahun terakhir. Dia bilang Jokowi "sukses" menjalankan reformasi birokrasi.
Selain memaparkan capaian, Rian mengatakan Jokowi juga akan bicara soal "pemerintahan berbasis elektronik." Ini adalah program yang menurutnya akan mampu membuat proyek reformasi birokrasi semakin terakselerasi.
"Pak Jokowi konkretnya apa nih? Konkretnya menjalankan pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini cara mencegah korupsi," kata Rian kepada reporter Tirto.
Sementara juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan Prabowo akan lebih banyak mengkritik sistem yang berjalan saat ini. Ia kemudian akan menyampaikan apa saja solusi atas itu.
Tentu, kata Andre, dengan gaya bicara yang sopan dan tak menyerang.
"Pak prabowo besok akan sopan dan santun, tak akan menyerang Jokowi," kata Andre.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Rio Apinino
