tirto.id - Presiden Joko Widodo mengaku dirinya mengetahui bahwa banyak sengketa tanah dan konflik agraria yang dialami masyarakat Indonesia di setiap daerah. Oleh karena itu, Jokowi menilai program pemberian sertifikat tanah oleh pemerintah dinilai bisa menjadi solusi sengketa tanah dan konflik agraria.
Pernyataan ini dikemukakan usai Jokowi memberikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Jakarta Selatan, pada Selasa (23/10/2018) sore di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran, Jakarta Selatan.
"Sertifikat ini harus diberikan karena ketika saya ke daerah, baik ke provinsi atau desa, dalam atau luar Jawa, keluhan ke saya sama semua: urusan sengketa lahan. Tiap hari masuk ke kuping saya," katanya.
Jokowi mengaku tiap singgah ke desa dan kampung kerap mendengar sengketa lahan antara warga dengan tetangga, warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan, maupun warga dengan BUMN.
"Sengketa-sengketa itu tidak hanya di Jakarta, di seluruh provinsi ada semuanya," lanjutnya.
Jokowi mengatakan keberadaan sertifikat tanah bisa memperjelas kepemilikan tanah milik warga. Warga pun bisa memiliki kedudukan yang kuat apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada tanah yang ditempatinya.
Dengan memiliki sertifikat tanah, Jokowi berharap masyarakat bisa memiliki aspek legalitas yang kuat apabila digugat di pengadilan. Selain itu, sertifikat tanah juga dapat memudahkan masyarakat apabila hendak melakukan pinjaman uang ke bank.
"Silakan jika ingin dijadikan jaminan ke bank, tapi mohon agar dikalkulasi biar bisa kembali lagi jadi milik pribadi," katanya.
Tak hanya Jokowi, sore itu hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Selatan.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
