tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal Peraturan Gubernur nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMD dan Perusahaan Patungan.
Beleid itu mencantumkan sejumlah kebijakan baru yang dirumuskan di era pemerintahan Anies Baswedan dan mengganti beberapa aturan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Salah satunya, soal calon direksi yang berasal dari perseorangan (di luar pemerintahan serta pejabat direksi dan karyawan BUMD) hanya boleh mengikuti seleksi jika diusulkan oleh gubernur.
Kendati demikian, Anies menyangkal jika aturan itu dianggap tak meritokrasi. Sebab, semua calon direksi akan tetap mengikuti proses seleksi secara ketat.
"Tetap ada panitia seleksi (Pansel). Ada review. Ada review atas kompetensi semuanya disiapin," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Ia juga memastikan bahwa Pansel itu terdiri dari orang-orang independen yang memiliki rekam jejak cukup baik dalam merekrut jajaran direksi perusahaan.
"Prinsipnya adalah kami akan kelola BUMD dengan profesional, dengan baik, kemudian prinsip-prinsip good governance juga diterapkan di situ," imbuhnya.
Kepala Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Yurianto, mengatakan bahwa instansinya telah membentuk Pansel tersebut sejak pertengahan Maret lalu.
Tujuannya, antara lain, mencari orang-orang kompeten untuk menempati posisi direksi BUMD ketika perombakan dilakukan. Pansel tersebut diketuai oleh Irham Dilmy, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan telah bekerja untuk menguji kepatuhan dan kelayakan komisaris baru PT Delta Djakarta, Sarman Simanjorang.
"Sekarang, kan, masa pendaftaran. Jadi nanti mengajukan ke Gubernur, terus Gubernur sampaikan ke kami," kata Yuri saat ditemui Tirto di kantornya, komplek Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
