tirto.id - Presiden Joko Widodo disambut tepuk tangan setelah mengatakan akan ada orang Papua (maksudnya: Papua dan Papua Barat) yang masuk kabinet. Hal itu ia nyatakan saat bertemu siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10/2019). "Berapa orang, nanti kita lihat," tambahnya.
Jika keputusan ini direalisasikan, maka Jokowi akan menambah panjang daftar menteri yang berasal dari Papua.
Beberapa di antaranya adalah Freddy Numberi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1999-2000), Menteri Perhubungan (2009-2011), Menteri Kelautan dan Perikanan (2004-2009); Manuel Kaisiepo, Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (2001-2004); Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup (2011-2014); dan terakhir Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak era Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019.
Tapi lidah tidak bertulang; janji tinggal janji. Tidak ada satu pun orang Papua yang jadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Jokowi, Rabu (23/10/2019).
Fadjroel Rachman, yang baru saja diangkat sebagai Juru Bicara Presiden beralasan saat menentukan kabinet, Jokowi tidak "memikirkan perbedaan, baik suku, agama, ras." Menurutnya yang sudah dipilih adalah "putra-putri terbaik Indonesia".
Pertanyaan ini, tentu saja, bertolak belakang dengan janji Jokowi.
Sementara Jokowi mengatakan ada perwakilan Papua dalam kabinet. "Pak Bahlil itu, kan, dari Papua," katanya. Dia juga mengatakan akan ada "wakil menteri dari Papua" "Ada dua". Sejauh ini belum ada satu pun nama wakil menteri diumumkan.
Bahlil yang dia maksud adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. "Saya dari Fakfak, Papua Barat," Bahlil menegaskan.
Tapi Bahlil sebenarnya lahir di Banda, Maluku tengah, pada 7 Agustus 1976. Ayahnyalah yang berasal dari Fakfak.
Bahlil lantas menegaskan bukan saatnya sekarang mendikotomikan sesuatu, karena, katanya, kalau masih bicara dikotomi, "kapan negara maju?"
Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Jokowi sudah janji.
"Janji Jokowi Terlalu Banyak untuk Orang Papua"
Pastor Yohanes Jonga, yang telah bekerja selama 30an tahun di Papua, mengatakan "ini dosa besar yang dipikul Jokowi, satu janji yang memalukan dia sendiri."
Yohanes berulang kali mencela Jokowi karena perkara ini saat diwawancarai reporter Tirto, Kamis (24/10/2019). "Ini sesuatu yang tidak baik bagi seorang presiden," "ini bukti bahwa Papua bukan rakyat Indonesia," "sikap itu tidak menghargai orang Papua," dan "ini perlakuan tidak adil."
Dia juga mengatakan kasus ini menambah panjang janji Jokowi terhadap orang Papua. Salah satu yang belum tuntas dan disorot Yohanes adalah janji penyelesaian kasus HAM di Paniai.
Jokowi juga pernah berjanji untuk berdialog dengan kelompok pro-kemerdekaan Papua seperti Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). "Dengan siapa pun akan saya temui," katanya 30 September lalu, merespons permintaan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa.
"Janji Jokowi terlalu banyak bagi orang Papua," ia menegaskan.
Janji-janji ini pula yang sebenarnya mengantarkan Jokowi menang mutlak di Pilpres 2014 dan 2019. Lima tahun lalu, Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan suara 67,63 persen di Papua Barat dan 72,49 persen di Papua. Sementara pada pilpres terakhir, Jokowi-Ma'ruf Amin mengantongi suara 79,81 persen di Papua Barat dan bahkan 90,66 persen di Papua.
Advokat dari Perkumpulan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer, mengatakan sebenarnya banyak orang Papua yang kompeten untuk duduk di kabinet. "Ada orang Papua lulusan luar negeri, ada orang Papua di dalam negeri yang berprestasi, ada juga orang lokal Papua yang berkualitas."
"Tapi selama ini tidak terpakai," kata dia kepada reporter Tirto, Kamis (24/10/2019).
Menurutnya, orang Papua penting ada di kabinet "agar dianggap dalam semua aspek, tidak dianggap hanya menumpang di republik ini." Orang Papua juga penting untuk membawa segala persoalan dari mulai sipil dan politik, hingga ekonomi sosial, dan budaya, ke pusat pemerintahan di Jakarta.
Maka dari itu ia mencatat, kalaupun ada orang Papua di kabinet, itu "bukan untuk menghibur, tapi untuk mengubah Papua."
Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez S.Yoman punya pendapat berbeda. Menurutnya "siapa pun presidennya, siapa pun menterinya, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan Papua" selama cara pandang dan perlakukan 'pusat' terhadap Papua tidak berubah.
Baginya pemerintah Indonesia itu kolonial. Dan satu-satunya cara agar dia bisa menghormati pemerintah Indonesia adalah mereka mau duduk bersama membahas kemerdekaan Papua.
Toh, katanya, orang Papua mampu mengurusi diri mereka sendiri jika kelak berdiri jadi negara sendiri.
"Sebelum Indonesia menduduki, menjajah (Papua), orang Papua sudah mampu dan sanggup memimpin [diri] sendiri. Banyak orang Papua yang cerdas, berpendidikan, punya kualitas internasional," kata Socratez kepada reporter Tirto, Kamis (24/10/2019).
Karena itu pula menurutnya jika ada orang Papua yang mengeluh karena tidak ada perwakilan duduk di kabinet, mereka "tidak punya harga diri". "Jika punya martabat, jangan mengeluh."
Penulis: Adi Briantika
Editor: Rio Apinino
